Advertorial

Himbauan Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan

H I M B A U A N KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Himbauan Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan
serambinews.com

H I M B A U A N

KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN DAN

IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengamanatkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal (Pasal 22, ayat 1) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 2, ayat 1). Untuk itu, diminta kepada seluruh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa) baik Pemerintah dan sektor Swasta, agar:

a. Melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan (Amdal atau UKL-UPL) pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan serta memiliki Izin Lingkungan;

b. Jika usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menyusun Dokumen Lingkungan dan memiliki Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

c.  Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan perubahan (adendum) terhadap Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.

d. Untuk menapis suatu usaha dan/atau kegiatan masuk dalam kategori Amdal atau UKL-UPL, dapat digunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mewajibkan Pemegang Izin Lingkungan menyampaikan Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL-RPL) secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Pasal 53).  

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan (Pasal 109) atau menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal (Pasal 110); Pejabat Pemberi Izin Lingkungan menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL (Pasal 111, ayat 1) atau menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111, ayat 2). 

 Demikian Himbauan ini, untuk dapat dipatuhi.

 Banda Aceh,  07 Oktober 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

 Ir. SAHRIAL

NIP. 19641012 199103 1 007

Editor: iklan@serambinews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved