Alphard dan Pajero untuk Pejabat Pijay, MaTA: Ini Terjadi Pemborosan Anggaran Luar Biasa

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (Pijay) yang telah mengusulkan pembelian mobil baru untuk bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK periode 2019-2024.

Tak tanggung-tanggung, seperti telah diberitakan sebelumnya, mobil yang diusulkan Toyota Alphard untuk bupati, Toyota Vellfire untuk wakil bupati, dan Mitsubishi Pajero Sport untuk tiga pimpinan DPRK.

Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Minggu (13/10/2019) mengatakan, ini adalah kebijakan yang memboroskan anggaran pemerintah kabupaten setempat karena harga mobil tersebut satu unitnya miliaran rupiah.

• VIRAL Pernikahan Kakek 74 Tahun dengan Gadis 18 Tahun, Apa yang Membuat si Gadis Jatuh Hati?

• Belanda, Jerman dan Belgia Siap Bertarung, Ini Jadwal Kualifikasi Euro 2020 Nanti Malam

• Pimpinan DPRK Aceh Barat Disumpah 15 Oktober, Ini Nama-namanya

"Ini terjadi pemborosan anggaran luar biasa. Harga mobil itu tidak sedikit," kata Alfian.

Ironisnya, Pemkab Pijay justru menghambur-hamburkan anggaran untuk sesuatu yang tidak wajib di tengah kondisi daerah setempat yang masih jauh dengan kata kesejahteraan.

"Padahal Kabupaten Pijay masih ketinggalan dari pembangunan dan kesejahteraan rakyat," kata Alfian.

Sebelumnya seperti diberitakan Serambinews.com, Anggota DPRA terpilih periode 2019-2024, Teuku Irwan Djohan juga menyorot Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang telah mengusulkan pembelian mobil mewah untuk kendaraan operasional para pejabat tinggi di sana, mulai dari bupati, wakil bupati, dan tiga pimpinan DPRK Pidie Jaya.

Politikus Partai NasDem ini mengaku terkejut dan kecewa dengan berita usulan pengadaan mobil dinas pejabat Pidie Jaya itu.

Irwan mengetahui itu dari pemberitaan yang menyebutkan, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya akan segera mendapat mobil dinas baru jenis Toyota Alphard dengan anggaran miliaran rupiah.

Sedangkan tiga pimpinan DPRK setempat juga akan menunggangi Mistsubishi Pajero Sport. Pengadaan mobil operasional baru ini semata-mata untuk mendukung kinerja operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya juga bagi para pimpinan DPRK Pidie Jaya.

“Saya sangat terkejut dan kecewa dengan berita ini. Kabarnya Pemerintah Pidie Jaya akan membeli mobil dinas baru Mitsubishi Pajero Sport untuk Ketua dan para Wakil Ketua DPRK. Lalu untuk bupati dan wakil bupati mobil Toyota Alphard dan Toyota Vellfire,” kata Irwan Djohan kepada Serambinews.com, Jumat (11/10/2019).

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, kebijakan mengusulkan mobil operasional baru untuk para pejabat di Pidie Jaya adalah kebijakan tidak tepat.

“Ini kebijakan apa? Dimana hati nuraninya? Ini jelas sangat melukai perasaan rakyat,” kata Irwan.

Bahkan menurutnya, pengadaan mobil baru yang begitu mewah tidak wajar.

"Menurut saya, pengadaan mobil dinas baru yang semakin tahun semakin mewah adalah sebuah kelakuan yang sudah tidak wajar lagi,” ujarnya.

Hal itu tidak wajar karena saat ini Provinsi Aceh adalah provinsi termiskin di Sumatera. Di saat kondisi seperti itu, justru para pejabat dan kepala daerah kehilangan hati nurani dengan menggunakan kendaraan dinas mewah yang menghamburkan anggaran miliaran rupiah.

“Seharusnya para pejabat pemerintah memberikan contoh yang baik kepada rakyat, bagaimana hidup yang tidak konsumtif dan efisien. Berapa miliar anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan mobil dinas mewah para pejabat? Ini sebuah pemborosan yang seharusnya tidak terjadi di Aceh,” katanya.

Anggaran sebesar itu, lanjut Irwan Djohan, seharusnya bisa dialokasikan untuk program lain yang lebih bermanfaat bagi pembangunan dan bagi masyarakat, misalnya untuk sarana pendidikan karena masih banyak sekolah yang tidak layak.

Pemerintah Aceh menurutnya, selama ini tidak melakukan evaluasi yang benar terhadap rancangan APBK yang dibuat oleh setiap kabupaten/kota, sehingga pemborosan seperti itu bisa lolos.

“Kapankah para pejabat di Aceh ini bisa memiliki sense of crisis? Saat ini Aceh dalam kondisi krisis. Terbukti dari posisi Aceh di peringkat satu persentase kemiskinan seluruh Sumatera dan peringkat ke enam di seluruh Indonesia,” jelas Irwan.(*)