Pijay Siapkan Mobil Dinas, Sudah Seusai dengan PP dan Permendagri

MEUREUDU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (Pijay) sudah mempersiapkan mobil dinas untuk para pejabat tinggi kabupaten, mulai dari bupati, wakil bupati, termasuk tiga pimpinan DPRK. Anggaran telah diplotkan dalam APBK 2019 sebesar Rp 5,5 miliar untuk sembilan unit mobil.

Pengadaan itu telah telah seusai dengan PP No 16/2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) No 7/2016 tentang sarana dan prasarana kerja. Bahkan, dinilai bukan sebuah pemborosan, tetapi penunjang bagi pejabat negara untuk memiliki mobil yang layak, apalagi wabup masih menggunakan mobil pemimpin sebelumnya yang sudah berusia 10 tahun lebih.

Direncanakan untuk mengganti mobil sebelumnya yang sering mogok atau rusak, maka dialokasikan mobil baru. Untuk bupati jenis Toyota Alphard berharga Rp 1,27 miliar dan wabup jenis Toyota Velfire dengan harga Rp 1,2 miliar, serta tiga pimpinan dewan jenis Mitsubishi Pajero Sport dengan total Rp 1,7 miliar Kemudian, tiga unit Toyota Innova Rp 1,068 miliar untuk tiga asisten, serta satu unit mobil Mitsubishi Xpander untuk Ketua MPU dengan harga Rp 251 juta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pijay, Drs M Diwarsyah kepada Serambi,  Senin (14/10) mengatakan p engadaan mobil bagi para pejabat eksekutif dan legislatif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Pemkab Pijay telah melakukan proses sesuai aturan setiap mengalokasikan anggaran dengan mengacu mekanisme pengusulan dan telah dievaluasi gubernur, bahkan tidak ada larangan saat evaluasi," sebutnya.  Dikatakan, mekanisme sesuai PP Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, dimana masuk e-katalog dengan mekanisme e-progressing. 

Dia menjelaskan yang tidak masuk e-katalog maka dilakukan dengan lelang umum dan telah dilakukan proses dengan dasar kebutuhan bagi operasional pejabat. Diwarsyah mengatakan seperti untuk para asisten, sudah satu periode tidak diusulkan, sehingga menggunakan mobil bekas pimpinan dewan periode 2009-2014.

Bahkan, Wakil Bupati Pjay,  H Said Mulyadi SE MSi menggunakan Toyota Harrier  bekas mantan Bupati Pijay perode 2009-2014,  Drs HM Gade Salam yang telah berusia 11 tahun lebih. Ditambahkan, mobil tersebut sering mogok karena faktor usia atau mesin sudah mulai rusak.

Dia menyatakan setiap suksesi kepala daerah, maka tetap ada pengadaan mobil operasional baru dan khusus bupati dan wabup sudah satu lebih tidak diusulkan dan baru tahun ini diadakan.  “Seharusnya setelah menjabat sudah menaiki mobil baru, tetapi karena pertimbangan daerah maka, diusulkan tahun kedua menjabat,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk mobil Pajero  Sport bagi tiga pimpinan dewan dilakukan di semua daerah., mengacu Permendagri No 7/2016 tentang sarana dan prasarana kerja. Sesuai Permendagri itu, bagi setiap pimpinan dewan bisa menggunakan kendaraan dinas yang dibiayai oleh pemerintah dengan kendaraan sedan atau minibus yang berkapasitas 2.500 cc bagi ketua, wakil ketua berkapasitas 2.200 cc.

Bahkan, untuk pengadaan mobil Xpander bagi Ketua MPU yang selama ini menggunakan sepeda motor. Malah dampak dari penggunaan sepeda notor ini ketua MPU Tgk H Said Abdullah atau lebih kerap disapa Abati Paradeu ini pernah mengalami kecelakaan lalu lintas.  "Jadi,  dasar kajiannya adalah mobil operasional pejabat ini untuk menunjang tugas pemerintah dan dalam hal ini tidak ada yang berlebihan" jelasnya.

Soal komitmen Pemkab Pijay dalam menurunkan angka kemiskinan, terus dilakukan oleh Aiyub Abbas dan Said Mulyadi periode 2014-2019 ini dengan baik dan tetap dilanjutkan pada peride kedua ini, 2019-2024. 

Kepala BPKK Pijay, Drs M Diwarsyah mengatakan posisi kemiskinan Pijay di Aceh, dari nomor urut dua telah naik ke empat yang berari angka kemiskinan telah berhasil diturunkan secara bertahap. Dia mengatakan hal itu didapat melalui program berbasis peduli warga miskin, seperti pembangunan rumah miskin atau duafa, bersumber dari APBK,  Baitul Mal serta Otsus.

Dia mengatakan pembangunan insfrastruktur untuk ke kebun, dan usaha tani terus digiatkan. Bahkan, katanya, telah dilakukan rehabilitasi  tambak bagi pengembangan garam masyarakat pesisir, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. 

"Ini komitmen besar dari visi dan misi Aiyub Abbas dan Said Mulyadi dalam mengentaskan angka kemiskinan, sehingga rakyat sejahtera dalam berbagai sektor baik ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  pertanian,  perkebunan hingga perikanan,"katanya.(c43)