Berita Pidie Jaya

Sekda Pijay Sebut Pengadaan Mobil Dinas Untuk Menjaga Marwah Daerah

"Jadi, dasar kajiannya secara filosofi adalah mobil operasional pejabat ini semata-mata untuk menunjang tugas pemerintah, sekaligus menjaga marwah

Sekda Pijay Sebut Pengadaan Mobil Dinas Untuk Menjaga Marwah Daerah
For Serambinews.com
Sekda Pijay, Drs H Abd Rahman Puteh SE MM. 

"Jadi, dasar kajiannya secara filosofi adalah mobil operasional pejabat ini semata-mata untuk menunjang tugas pemerintah, sekaligus menjaga marwah daerah Pijay dari 23 Kabupaten lainnya di Aceh. Maka sekali lagi, tidak ada yang berlebihan dan memfoya-foya uang rakyat, " ujarnya.

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pengadaan mobil bagi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pidie Jaya serta tiga pipinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), secara filosofi diklaim untuk menyelamatkan marwah daerah.

Berdasarkan atas kemampuan keuangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) , Drs Abd Rahman Puteh SE MM kepada Serambinews.com, Rabu (16/10/2019) mengatakan, publik jangan melihat merek Alphard sebagai mobil mewah.

Tapi harganya lebih murah Rp 1,27 miliar, daripada mobil Land Cruiser Prado yang harganya mencapai Rp 2,7 miliar, dan Harrier yang mencapai Rp 1,7 miliar.

Kedua mereka mobil itu digunakan oleh beberapa pimpinan Kabupaten/Kota lainnya di Aceh.

Namun, dengan pertimbangan kemampuan keungan daerah, maka untuk pengadaan mobil pimpinan daerah, pihaknya memilih mobil yang lebih murah yaitu, Alphard Rp 1, 27 miliar dan Verlfire Rp 1,2 miliar.

Prabowo Sampaikan 3 Sikap Politik di Hadapan Ribuan Kader Gerindra, Apa Saja?

"Jadi, dasar kajiannya secara filosofinya adalah mobil operasional pejabat ini semata-mata untuk menunjang tugas pemerintah, sekaligus menjaga marwah daerah Pijay dari 23 Kabupaten lainnya di Aceh. Maka sekali lagi tidak ada yang berlebihan dan memfoya-foya uang rakyat, " ujarnya.

Abd Rahman menyebutkan, dalam fakta pengadaan pengadaan mobil operasional bagi para pejabat eksekutif dan legeslatif di Pijay itu, telah sesuai dengan aturan yaitu Peraturan Penerintah (PP) Nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Halaman
1234
Penulis: Idris Ismail
Editor: Nurul Hayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved