DPRK Tagih Janji Mualem, Akan Audiensi dengan Pimpinan DPRA
Keberangkatan para anggota dewan Abdya itu menjumpai ketua DPRA untuk menindaklanjuti janji Muzakir Manaf alias Mualem terkait
lihat foto
BLANGPIDIE - Sejumlah anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) akan menjumpai pimpinan DPRA, dalam waktu dekat ini. Keberangkatan para anggota dewan Abdya itu menjumpai ketua DPRA untuk menindaklanjuti janji Muzakir Manaf alias Mualem terkait kelanjutan pabrik kelapa sawit (PKS) di Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot yang disampaikannya kepada Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH saat pelantikan pengurus KONI Abdya, beberapa waktu lalu.
Ketua sementara DPRK Abdya, Nurdianto saat dikonfirmasi Serambi, Rabu (16/10), membenarkan, bahwa ada sejumlah anggota DPRK akan menjumpai pimpinan DPRA terkait kelanjutan pembangunan PKS yang sempat dijanjikan Mualem. Ia membenarkan anggota dewan yang berangkat, salah satunya adalah Wakil Ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH dari Partai Aceh, serta Agusri Samhadi, dan Syarifuddin.
Menurut Nurdianto, kelanjutan pembangunan PKS yang dirintis Akmal Ibrahim pada periode pertamanya sebagai Bupati Abdya (2007-2012), memang harus diperjuangkan. "Iya benar, kita sangat berharap PKS ini dilanjutkan. Jika ada kendala, akan kita selesaikan, salah satunya ya jemput bola seperti ini. Ada beberapa anggota dewan yang berangkat, salah satunya Bang Hendra," ujar Nurdianto.
Ia berharap, pertemuan anggota DPRK Abdya dengan pimpinan DPRA membuahkan hasil bagus, yatu tuntasnya pengalihan aset PKS dari provinsi ke daerah, sehingga proses pembangunannya segera terselesaikan. “Apalagi, PKS ini sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya petani sawit. Mudah-mudahan persoalan ini bisa tuntas. Terlebih salah satu yang bersemangat PKS ini dibangun adalah Mualem, karena awal pembangunan PKS itu, ada campur tangan Mualem," ungkapnya.
Untuk diketahui, pabrik kepala sawit (PKS) di Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot mulai dibangun ketika Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya periode pertamanya pada rentang 2007-2012. Pembangunannya dibiayai APBA sumber dana otonomi khusus (otsus) tahun 2010 sebesar Rp 30 miliar. Namun, kala itu yang terserap hanya Rp 20,9 miliar, di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Sedangkan lahan seluas 26 hektare merupakan aset Pemkab Abdya.
Pembangunannya kemudian terhenti sejak tahun 2011, setelah pelaksana proyek baru merampungkan pembangunan gedung atau rumah mesin, perumahan direksi, perumahan karyawan, pagar beton keliling, serta membangun jalan ke lokasi. Semua bangunan yang ada di atas lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh. Sehingga, bila Pemkab Abdya ingin melanjutkan pembangunan pabrik CPO tersebut, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengalihan aset provinsi berupa bangunan kepada Pemkab Abdya.
Pemkab Abdya sendiri tetap berkomitmen untuk melanjutkan sampai beroperasi PKS di Lhok Gayo itu. Bahkan, Pemkab sudah mengajukan Rancangan Qanun (Raqan) Penyertaan Modal Daerah melalui BUMD kepada DPRK Abdya, awal tahun 2018. Akmal Ibrahim yang dipercaya menjabat Bupati Abdya periode 2017-2022 bertekad menuntaskan pembangunan PKS itu karena memang menjadi kebutuhan ribuan petani sawit daerah tersebut.
Usai dilantik Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 14 Agustus 2017 lalu, Akmal segera mengurus pengalihan aset gedung/bangunan PKS Abdya yang masih menjadi aset provinsi. Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT pada prinsipnya setuju pengalihan aset itu. Malah, Nova sudah mengeluarkan SK tentang barang-barang atau aset yang diserahkan kepada Pemkab Abdya. Hanya saja, proses administrasinya tergolong lamban. Sebab, permohonan pengalihan aset yang diajukan Pemkab Abdya sejak Februari 2018, hingga saat ini masih berproses di Badan Keuangan Aceh (BKA).(c50)
