Pertamina Pastikan Tak Ada Pembatasan Solar, Untuk Nelayan maupun Kendaraan Umum

BANDA ACEH - Kelangkaan solar bersubsidi terjadi di sejumlah daerah di Aceh, baik untuk nelayan maupun kendaraan umum. Tetapi pihak Pertamina memastikan tidak ada pembatasan pasokan solar, baik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum-Nelayan (SPBU-N) maupun SPBU.

"Tidak ada pembatasan solar dari Pertamina, apalagi di SPBU kita menyalurkannya sesuai dengan yang mereka request (permintaan), kecuali di SPBU-N, itu bentuknya kontrak, jadi alokasinya bulanan. Tapi kita rutin berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk jumlah penyaluran solar di SPBU-N," kata Sales Branch Manager Pertamina Wilayah III Aceh, Zulfirman, kepada Serambi, Rabu (16/10).

Di Aceh Utara ia sebutkan, ada dua SPBU-N yang melayani kebutuhan solar nelayan, yaitu di Krueng Mane dengan alokasi penyaluran sebanyak 72 kiloliter (kl)/bulan dan Seunuddon 128 kl/bulan. Apabila dihitung dengan alokasi SPBU, maka secara keseluruhan penyaluran solar pada bulan Oktober di kabupaten itu sebanyak 93 kl/hari. Angka ini naik dari Oktober 2018 dengan rataan harian sebesar 84 kl/hari.

"Jadi di Aceh Utara secara keseluruhan untuk penyaluran solar ada kenaikan lebih kurang 11 persen. Jadi tidak ada pembatasan solar dari Pertamina. Malah permintaan lebih pun tetap kita layani," imbuh Zulfirman.

Sementara di Aceh Timur, dia menambahkan, alokasi solar untuk dua SPBU-N yang berada di Idi masing-masing sebanyak 140 kl/bulan dan 160 kl/bulan. Secara keseluruhan (termasuk SPBU), penyaluran harian solar mencapai 131 kl/hari pada Oktober 2019, juga mengalami kenaikan dari Oktober tahun lalu yang rata-rata sebanyak 112,5 kl/hari. "Nelayan di Aceh Timur lebih banyak, sehingga jumlah solar di SPBU-N yang kita salur juga sesuai kebutuhan nelayan di daerah tersebut," ujarnya.

Zulfirman menjelaskan, jumlah solar yang disalurkan ke nelayan mengacu kepada surat rekomendasi dari DKP setempat, sehingga setiap pembelian solar harus menyertakan surat rekomendasi dari DKP. Karena itu, ia menduga, keluhan kelangkaan solar muncul dari para nelayan yang tidak memiliki surat rekomendasi sehingga SPBU-N tidak melayaninya.

Karena itu, jika memang ada update penambahan data nelayan, ia mengharapkan dinas terkait agar menginformasikan kepada Pertamina. Meski sudah terlambat karena sudah menjelang akhir tahun, pihaknya akan berupaya untuk memenuhinya. "Pertamina menyalurkan solar sesuai dengan kebutuhan nelayan di kabupaten itu. Apabila alokasinya kurang, seharusnya dari awal tahun, tapi ini sudah memasuki akhir tahun. Namun coba kita koordinasi lagi apa yang perlu dievaluasi," tambahnya.

Demikian juga untuk kebutuhan solar kendaraan umum. Zulfirman menyampaikan bahwa tidak ada pembatasan solar. Alokasi yang disalurkan Pertamina ke SPBU-SPBU sesuai dengan permintaan yang diajukan. Kelangkaan diakuinya bisa saja terjadi karena distribusi terganggu, misalnya karena ada pembangunan jalan. Tetapi untuk pembatasan solar, ia tegaskan tidak ada.

Kelangkaan

Terpisah, puluhan nelayan dari kawasan pinggir pantai Ujong Blang kemarin mendatangi rumah Ketua Fraksi PA DPRK Lhokseumawe, Mahmudi Harun alias Tuan Giok. Mereka mengeluhkan tentang kelangkaan solar yang membuat mereka tak bisa melaut. "Ada 20-an nelayan yang datang ke rumah saya tadi pagi. Mereka mengeluh tentang susahnya membeli solar yang disubsidi pemerintah," kata Tuan Giok.

Ia berharap pemerintah bisa memberi perhatian serius tentang kelangkaan BBM jenis solar tersebut. "Karena bila terus berlanjut, maka para nelayan kecil yang akan menjadi korban. Mereka tidak bisa mencari nafkah," katanya.

Sementara pantauan Serambi kemarin, antrean kendaraan berbahan bakar solar terjadi di sejumlah daerah. Misalnya di Bireuen, antrean truk dan kendaraan berbahan bakar solar terlihat di SPBU Jalan Bireuen-Takengon, Km 1,5 Kecamatan Juli. Informasi yang beredar, kelangkaan terjadi karena konsumsi solar meningkat menjelang akhir tahun, seiring banyaknya pekerjaan proyek-proyek pemerintah.

"Sudah sejak beberapa bulan ini kami hampir setiap hari terjadi antrean solar di tiga SPBU di Bireuen, yaitu SPBU Juli, Cot Gapu dan SPBU Reuleut," kata Syuhada, sopir truk di Kecamatan Juli.

Antrean kendaraan berbahan bakar solar juga sempat terjadi di Langsa pada minggu lalu. Namun beberapa hari ini stok solar di SPBU-SPBU mulai normal kembali. Antrean kendaraan juga sudah tidak terlihat lagi.

Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli, menilai ada yang aneh dengan kelangkaan solar yang terjadi di Aceh. Ia menduga kelangkaan terjadi karena ada permainan dari oknum SPBU-N dan SPBU, sehingga penyaluran solar menjadi tidak tepat sasaran.

“Ini sudah saya wanti-wanti beberapa waktu yang lalu, bahwa penyaluran BBM subsidi di Aceh harus dipastikan tepat sasaran. Lagi-lagi saya ingatkan kepada semua pemangku kebijakan untuk memberi perhatian serius akan hal ini,” katanya kepada Serambi, Rabu (16/10/2019).

Dia mengaku sudah mendapat informasi bahwa kuota BBM subsidi untuk Aceh sebenarnya cukup, termasuk untuk nelayan. Tapi kenyataannya banyak nelayan terpaksa menganggur karena tidak tersedia BBM subsidi. “Apa benar kuota untuk kita cukup? Kalau cukup lalu kemana jatah BBM untuk nelayan kita tidak ada? Siapa yang menggunakan?,” ujar dia setengah bertanya.

Mantan anggota DPD RI ini memberikan sejumlah analisisnya terkait beberapa kemungkinan dari penyebab kelangkaan solar subsidi. “Kemungkinan pertama kuota BBM subsidi untuk Aceh memang nggak cukup. Ini pihak Pertamina harus memberikan klarifikasi dan konfirmasinya kepada rakyat, bicara dan beri penjelasan jangan diam,” kata dia.

Kemungkinan kedua, sambung Rafli, kuota BBM subsidi untuk Aceh memang cukup, tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. “Nah saya lebih condong pada kemungkinan kedua ini,” tegasnya.

Politisi PKS ini memiliki sejumlah indikator mengapa dugaannya terkait kelangkaan solar subsidi di Aceh lebih kuat karena dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Pertama, menjelang akhir tahun banyak sekali kontraktor-kontraktor yang sedang memacu penyelesaian sejumlah proyek pemerintah. Proyek jalan misalnya, membutuhkan BBM yang cukup banyak.

“Pertanyaannya apakah BBM yang mereka gunakan adalah BBM nonsubsidi? Pihak terkait harus memeriksa itu. Aparat kepolisian juga harus bergerak. Jangan sampai mereka ngambil BBM subsidi yang bukan haknya,” ungkap Rafli.

Kemudian, dia juga meminta PT Pertamina dan Hiswanamigas turun tangan untuk menertibkan lembaga-lembaga penyalur yang diduga bermain.  

Jangan sampai SPBU atau SPBN melakukan kongkalikong dengan pihak tertentu dengan memberikan BBM jatah rakyat untuk yang tidak berhak.

“Ada info yang saya dengar tentang adanya kerjasama antara oknum SPBU dengan oknum kontraktor yang menginginkan BBM murah. Ini harus dipantau dan ditindak tegas karena merugikan negara, merugikan rakyat,” tegasnya.

Dia berharap, pemerintah harus memastikan BBM subsidi untuk nelayan disalurkan untuk boat nelayan dengan spesifikasi mesin sesuai ketentuan. Sedangkan kapal-kapal besar harus menggunakan yang non subsidi. “Ini juga harus ditertibkan. Untuk itu saya minta semua pihak terkait, baik Pertamina, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan, untuk saling bersinergi mengambil langkah dan tindakan strategis guna mengatasi masalah ini. Kita berharap akan segera ada solusinya,” pungkas Rafli. (una/c38/jaf/zb/mas)