Jamkesnews

Optimalkan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Banda Aceh  

BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan, Selasa (22/10) di Banda Aceh....

Optimalkan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Banda Aceh   
IST

BANDA ACEH – BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan, Selasa (22/10) di Banda Aceh. Hadir pada acara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh beserta para JPN, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut dirangkai dengan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh “Kewajiban badan usaha untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS merupakan perintah undang-undang namun masih ada yang belum melaksanakan kewajiban tersebut.

Walaupun di Aceh telah ada Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) diharapkan supaya badan usaha mendaftar melalui segmen Pekerja Penerima Upah ( PPU) agar program JKA lebih tepat sasaran,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh dr Neni Fajar.

Ia menambahkan, SKK diberikan untuk menindaklanjuti beberapa badan usaha baik badan usaha yang tidak patuh dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, tidak patuh dalam membayar iuran serta badan usaha yang telah mendaftar namun tidak melaporkan jumlah pekerjanya secara benar, sebelum SKK tersebut BPJS Kesehatan juga telah melakukan sosialisasi terpadu dan pemeriksaan bersama dengan pihak terkait.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Erwin Desman SH, MH, mengatakan siap mendukung kelancaran dan suksesnya program JKN-KIS dengan bersinerginya dan keaktifan dari berbagai stakeholder seperti Dinas Tenaga Kerja, Perizinan dan Kejari. “Kejari Banda Aceh siap mendukung program JKNKIS, karena program ini merupakan program pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya para pekerja,” katanya.

Lanjutnya, jika nantinya Mal Pelayanan Publik (MPP) telah diresmikan yang baru- baru ini telah dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama antara Walikota Banda Aceh dengan berbagai penyelenggara pelayanan publik termasuk Kejari, BPJS Kesehatan dan DPM-PTSP diharapkan akan lebih memudahkan sinerginya antar lembaga karena berada dalam satu atap pelayanan untuk mengoptimalkan program JKNKIS. (rq)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved