Kuasa Hukum Tiyong Surati KPK, Pertanyakan Keabsahan Surat Irwandi  

Kisruh internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) memasuki babak baru. Tim Advokasi PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) mempertanyakan

Kuasa Hukum Tiyong Surati KPK, Pertanyakan Keabsahan Surat Irwandi   
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Kuasa hukum Irwandi (penggugat) Hasfan Yusuf Ritonga cs (tiga dari kiri) berbincang dengan kuasa hukum tergugat I dan tergugat II Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong dan Miswar Fuady seusai sidang perdana gugatan sengketa Partai Nanggroe Aceh (PNA) di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (21/10/2019). 

BANDA ACEH – Kisruh internal Partai Nanggroe Aceh (PNA) memasuki babak baru. Tim Advokasi PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) mempertanyakan keabsahan surat yang dikeluarkan Irwandi Yusuf selama ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu tim advokasi PNA, Askhalani SH mengatakan pihaknya sudah mengirim surat klarifikasi ke KPK. Tujuannya untuk mendapatkan informasi terkait keabsahan surat yang diteken Irwandi selama ini, termasuk surat pemecatan Samsul Bahri alias Tiyong.

Permintaan klarifikasi itu buntut dari gugatan Irwandi terhadap Tiyong (Ketua DPP PNA hasil KLB), Miswar Fuady (mantan Sekjen PNA), dan Irwansyah selaku Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Gugatan itu saat ini sedang berlangsung.

“Surat yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf sebagai penggugat terhadap Samsul Bahri alias Tiyong, Miswar Fuady, dan Irwansyah (selaku tergugat I, II, dan III), diragukan keabsahannya,” kata Askhalani kepada Serambi, Selasa (29/10) melalui sambungan telepon.

Dia menyatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihaknya sehingga meragukan keabsahan surat Irwandi. Menurut Askhalani, tidak mungkin surat yang ditandatangani begitu mudah dilakukan sementara penggugat saat ini di tahan di rutan KPK.

Dari catatan pihaknya, ada 16 surat yang diteken oleh Irwandi selama terjadinya kisruh di internal partai. Dimulai dengan surat pemberhentian Tiyong dan Miswar Fuady dari ketua harian dan sekretaris jenderal (sekjen) PNA tertanggal 5 Agustus 2019.

Sedangkan surat terakhir yang ditandatangan oleh Tgk Agam, sapaan Irwandi adalah surat Nomor O16/SK/DPP-PNA/X/2019 perihal kepengurusan PNA yang sah yang ditujukan kepada Ketua DPR Kabupaten/Kota Se Aceh tertanggal 15 Oktober 2019.

“Merujuk pada hal tersebut, maka tim hukum PNA melayangkan surat klarifikasi tertulis kepada KPK untuk mempertanyakan apakah benar pada tanggal tertentu ada pihak yang ketemu dengan Penggugat membawa surat-surat untuk diteken ,” kata Askhalani.

Disisi lain, Kuasa Hukum Irwansyah (tergugat III), Imran Mahfudi SH juga menemukan fakta lain yang berkaitan dengan tanda tangan Irwandi. Ternyata surat kuasa penggugat ditanda tangani oleh Irwandi di Banda Aceh pada 3 Oktober 2019.

“Ini sangat jangkal, Pak Irwandi Yusuf saat ini sedang dalam tahanan KPK, bagaimana mungkin beliau bisa menandatangi surat kuasa di Banda Aceh pada tanggal 3 Oktober 2019,” kata Imran Mahfudi.

Pada persidangan yang akan datang, dia akan mempersoalkan keabsaham surat kuasa tersebut kepada majelis hakim, apakah benar ditandatangani oleh Irwandi Yusuf atau ditandatangani oleh orang lain.

“Jika ternyata tanda tangan di surat kuasa tersebut bukan ditandatangani oleh Pak Irwandi, kita akan menempuh upaya hukum lain, termasuk kemungkinan untuk membawa masalah tersebut ke ranah pidana,” pungkasnya.(mas)  

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved