Breaking News:

Ruslan: Permanenkan Otsus Aceh  

Presiden Joko Widodo sudah mendantangani UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang ABPN 2020, di mana salah satunya tercantum alokasi

Editor: bakri
Ruslan: Permanenkan Otsus Aceh   
IST
RUSLAN M DAUD, Anggota DPR RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah mendantangani UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang ABPN 2020, di mana salah satunya tercantum alokasi dana otonomi khusus untuk Aceh. Untuk tahun depan, Aceh mendapat dana otsus Rp 8,3 triliun. Jika dibanding tahun lalu, angka itu tidak naik secara signifikan. Sejak tahun 2008 hingga saat ini berarti Aceh sudah mendapat dana otsus sekitar Rp 80 triliun.

Anggota DPR RI Dapil Aceh 2, Haji Ruslan M Daud menyampaikan, dana otsus Aceh merupakan amanah dari MoU Helsinki. Salah satu isi dari MoU tersebut adalah dibentuknya UUPA untuk pembangunan Aceh. Bupati Bireuen 2012-2017 ini menjelaskan, konflik berkepanjangan dan peristiwa tsunami yang meluluhlantakkan Aceh saat itu dibutuhkan energi besar untuk menata kembali pembangunan Aceh.

“Karena itu, salah satu tujuan dari dana otsus adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang sudah hancur akibat konflik dan tsunami di Aceh, seperti tertera di Pasal 183 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006,” ujar Ruslan.

Anggota DPR RI Komisi V ini melanjutkan, dana otsus tidak hanya dilihat dari produk hukum yang dituangkan dalam UUPA. Tapi, juga merupakan karya politik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka guna menyelesaikan masalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh konflik. “Untuk itu, saya melihat perlu adanya political will dari Pemerintah Pusat untuk mempermanenkan dana otsus Aceh dalam rangka membangun kepercayaan politik rakyat Aceh kepada pusat,” tegas politisi PKB ini.

Ruslan M Daud menambahkan, sejak Indonesia merdeka, Aceh hampir tidak ada kesempatan untuk membangun. Wilayah Serambi Mekkah ini terus berada dalam keadaan konflik baik horizontal maupun vertikal. “Saya ingin mengingatkan bahwa usia perdamaian di Aceh yang paling lama sejak Indonesia merdeka adalah perdamaian setelah 15 Agustus 2005. Agar perdamaian ini tetap terawat, maka Pemerintah Pusat harus melakukan sesuatu untuk merebut hati rakyat Aceh. Untuk saat ini, saya rasa mempermanenkan dana otsus adalah keniscayaan” saran Ruslan.

Fakta-fakta lain yang menunjukkan bahwa Aceh masih butuh perhatian khusus di antaranya angka kemiskinan yang tertinggi di Sumatera, pengangguran tinggi, indeks pembangunan manusia rendah, dan masih ada sederetan permasalahan sosial ekonomi lainnya. “Untuk itu, saya sebagai salah seorang wakil Rakyat Aceh di Senayan meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar mempertimbangkan usulan mempermanenkan dana otsus untuk Aceh. Komitmen untuk memperjuangkan kembali otsus pernah juga disampaikan oleh Jokowi saat kampanye terbuka di Kota Lhokseumawe, pada Maret 2019 lalu” ujar penerima penghargaan Adhi Karya Pangan Nasional yang diserahkan langsung oleh Jokowi pada tahun 2016 ini.

Di samping Otsus, Pemerintah Pusat juga harus segera mengimplementasikan semua kesepakatan damai RI-GAM yang sudah diratifikasi dalam bentuk UUPA. Semua komitmen politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan, harus diwujudkan dengan penuh kesadaran oleh Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi logis untuk penyelamatan perdamaian Aceh yang berkelanjutan. “Kepada seluruh stakeholder Aceh untuk tetap bersatu padu, kompak, dan bersinergi dalam mengawal seluruh kesepakatan damai yang telah dituangkan dalam UUPA, harap Ruslan.

Ruslan juga mengingatkan Pemerintah Aceh untuk fokus penggunaan dana otsus pada sektor prioritas seperti diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 yaitu untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. “Saya mengapresiasi kehadiran Pergub Nomor 78 tahun 2015 yang mengatur tentang Rencana Induk Pemanfaatan Data Otsus Aceh 2008-2027. Namun, implimentasinya perlu kita kawal bersama dan sebagai anggota DPR RI yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, saya siap melakukan pengawasan dan pendampingan untuk memastikan dana Otsus itu digunakan sesuai dengan amanah UUPA dan semangat perdamaian. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kerja kolektif dalam membangun Aceh merupakan keniscayaan dalam menggapai Aceh yang maju, adil, sejahtera, dan makmur dalam kedamaian,” tutup Ruslan M Daud. (jal)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved