Empat Fraksi di Dewan Pijay Terima KUA dan PPAS 2020, Ini Harapan Bupati Aiyub Abbas

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Empat Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)  Pidie Jaya  (Pijay) itu masing-masing Fraksi  Partai Aceh (F-PA),  Fraksi Partai Amanat Nasional (F- PAN),  Fraksi Pembangunan NasDem (F-Penas)  dan Fraksi Gerakan Nasional Berkarya ( F-Genakar) menerima Kebijakan rancangan  Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020.

Penerimaan rancangan KUA dan PPAS 2020 tersebut disampaikan masing-masing fraksi  pada laporan pendapat akhir fraksi dalam sidang rapat paripurna I masa persidangan III DPRK  Pijay,  Rabu (30/10/2019) petang.

Pantauan Serambinews.com,  keempat pelapor dari fraksi  secara silih berganti menyampaikan  laporan tanggapan akhir fraksi dengan menerima KUA dan PPAS 2020 yang diawali pelapor dari Fraksi  Partai Aceh (PA) yang disampaikan Hasnita SPd,  Fraksi PAN oleh Mahlil, Fraksi Penas oleh Okti Fauzi SIKom, dan  Fraksi Genakar oleh Nazaruddin Ismail SPdI. 

Adapun rancangan KUA dan PPAS 2020 Pijay Rp sebesar Rp 818.937.686.278. Dari jumlah  keseluruhan dana tersebut,  mencakupi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  69.166.875.455 dengan dana perimbangan 455.614.124.000 serta pendapat daerah yang dianggap sah Rp 297.156.686.823 serta biaya pengeluaran untuk penyertaan modal Rp 3 miliar pada Bank Aceh Syariah dan BUMD. 

Bupati Pijay,  H Aiyub Abbas dalam amanat penutupan sidang tersebut  mengatakan, pemerintah memprioritaskan pembangunan pada segala sektor  yang prorakyat baik pendidikan, kesehatan,  pertanian,  perkebunan,  tambak,  serta bidang ekonomi lainnya yang mendukung kesejahteraan sosial dalam menekan angka kemiskinan sehingga  diterima oleh semua elemen masyarakat. 

"Kami juga melakukan evaluasi guna memperbaiki segala kekuarangan agar segala sektor itu dapat terus diperbaiki," jelasnya.

Menurut Aiyub Abbas, dalam KUA dan PPAS 2020 pihaknya telah menerima berbagai masukan serta saran penting dari segenap  rekan Badan Anggaran di dewan (DPRK) terhadap penurunan  angka kemiskinan, pengangguran serta persoalan sosial lainnya yang mesti ditindaklanjuti. Termasuk juga beberapa pelaksanaan peraturan daerah atau qanun yang belum adanya tindakan tegas  sehingga dibutuhkan sikap aksi.(*)

• Buntut dari Penggerebekan di Kamar Hotel, Kadisdik Aceh Copot Jabatan Kepsek SMA I Indra Jaya

• GeRAK Aceh Nilai Kecurangan dalam Penerimaan CPNS Saat Wawancara, Ini Harapan kepada Pemerintah

• Perlukah Qanun Agar Pemain PUBG Dihukum? Ini Kata Wakil Ketua MPU Aceh, Gamers Wajib Baca

• Gadis Singkil Bersuara Merdu Ini Wakili Aceh dalam Festival Qasidah Nasional