Anggota Komisi VI DPR RI: Aceh Harus Manfaatkan Peluang Ekspor ke Jepang

Anggota Komisi VI DPR RI: Aceh Harus Manfaatkan Betul Peluang Ekspor ke Jepang

Laporan Jalimin | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli mengatakan bahwa Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh.

Rafli menjelaskan, Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang, diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.

"Promosi peluang investasi menjadi awal yang baik untuk menarik investor agar yakin berinvestasi di Aceh dalam upaya merealisasikan pembangunan ekonomi Aceh," ungkap Rafli, Minggu (3/11/2019).

Sebagai legislator di Komisi VI yang membidangi Investasi, Perdagangan, Perindustrian, BUMN Koperasi dan UMKM, Rafli akan terus berupaya menyumbangkan gagasan dan pemikiran untuk pencapaian prima peluang kerjasama Jepang dan Aceh.

Rafli mencontohkan, peluang ekspor ikan Sidat yang sangat potensial dan bernilai jual tinggi di negeri Sakura tersebut. Jepang saat ini memiliki kebutuhan ikan Sidat lebih dari 200.000 ton per tahun, atau Rp140 triliun per tahun jika diasumsikan harga per kilogram Rp700.000.

Dari angka tersebut pasokan dari Indonesia kurang dari 1.000 ton per tahun.

• Pengurus Keluarga Mahasiswa Lhokseumawe di Yogyakarta Dilantik

• Rektor IAI Al Aziziyah Samalanga Terpilih Sebagai Ketua NU Bireuen

• 48 Pelanggar Lalin di Pidie Jaya Disidang di Tempat, Sebagian Terjaring Dalam Razia Hunting

"Padahal ikan Sidat itu sangat banyak ditemukan di perairan Aceh dan sangat cocok dengan kondisi alam Aceh jika dibudidayakan. Itu baru satu contoh, banyak potensi lainnya di Aceh yang bernilai ekspor dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat," jelasnya.

"Kami di komisi VI akan terus memberikan gagasan dan menyumbangkan pemikiran untuk memperkuat capaian peluang kerjasama antara Jepang dan Aceh, peluang investasi ini sangat bagus," ujar politisi PKS ini.

Senada dengan itu, Rafli juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar memperhatikan program prioritas bidang perindustrian yang dituangkan dalam visi misi Pemerintah Aceh.

Aceh harus memiliki sentra - sentra produksi, industri, dan pusat pengembangan ekonomi kreatif, ini harus benar- benar diperhatikan oleh kementerian terkait," tegasnya.

Rafli menambahkan, program CSR BUMN dan swasta juga harus terkoordinir untuk peningkatan pembiayaan bagi entrepreneur di Aceh.

• Untuk Majukan Sektor Wisata Aceh Selatan, Ketua Umum Kotatua Usulkan Pembagian Zona

Menyinggung UMKM, Rafli mengatakan, Presiden RI, Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019 lalu, memastikan segala bentuk kendala regulasi harus dipangkas dan disederhanakan. Pemerintah dan DPR juga menyiapkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

"UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus, Komitmen ini terus kita tagih," tegas Rafli.