Breaking News:

Berita Aceh Utara

Panwaslu Aceh Utara Dilaporkan ke DKPP RI, Ini Persoalannya

“Berkas sudah dinyatakan lengkap oleh DKPP, dan sekarang kita menunggu jadwal sidang,” ujar Mahadir SH

Penulis: Jafaruddin | Editor: Muhammad Hadi
FOR SERAMBINEWS.COM
Mahadir SH, pengacara pelapor Panwaslu Aceh Utara ke DKPP 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu) Aceh Utara dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI atas dugaan pelanggaran kode etik dan administrasi pemilihan umum.

Laporan tersebut disampaikan Zulkarnaini, calon Anggota DPRK Aceh Utara Nomor Urut 2 Partai Demokrat Daerah Pemilihan VI, melalui dua pengacaranya Mahadir SH dan Zulfa Zainuddin SH, beberapa waktu lalu.

“Berkas sudah dinyatakan lengkap oleh DKPP, dan sekarang kita menunggu jadwal sidang,” ujar Mahadir SH kepada Serambinews.com, Senin (4/11/2019).

Kasus Anak Bunuh Ayah Kandung di Nagan Raya, Terungkap Darah di Parang Sang Ayah

Klien mengadukan komisioner Panwaslu Aceh Utara yang terdiri, Yusriadi, Safwani, Muhammad Nur Furqan, T Yuherli Basri dan Zulkarnaini.

Disebutkan, kasus tersebut adanya dugaan pelanggaran, penghentian laporan tentang pergeseran/pemindahan suara Partai Demokrat saat pemilu 2019 lalu.

Suara badan partai dan suara dari calon legislatif nomor urut 10, Nazaruddin Yusuf ST dipindahkan ke calon legislatif nomor urut 1, T Zulkhaidir.

Karena itu klienya mengadukan Panwaslu atas dugaan pelanggaran kode etik dan administrasi pemilihan umum.

Berawal Info di Facebook, Wabup Abdya Datangi Rumah Janda Miskin di Susoh

”Laporan dengan  Nomor; 271-P/L-DKPP/VIII/2019 sudah dinyatakan lengkap DKPP dan sekarang kami dari Kuasa Hukum sedang menunggu jadwal sidang,” ujar Mahadir.

“Panwalu tanpa pemberitahuan kepada pihak pelapor terkait dengan perkembangan dan penghentian laporan setelah kasus itu diadukan ke Panwaslu sebelumnya,” kata Mahadir.

Aturan yang dilanggar antara lain, Pasal 532 juncto Pasal 460 juncto Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan aturan lainnya.(*) 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved