Breaking News:

Berkas Tanah Wakaf untuk Tol belum Lengkap, Penjelasan BPN Soal Ganti Rugi Lahan di Lampanah

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh saat ini memang belum melakukan validasi terhadap tanah wakaf

Editor: bakri
FOTO/KIRIMAN WARGA
Masyarakat dari tiga desa di kawasan Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar melaukan aksi blokir pembangunan jalan tol, Minggu (3/11/2019). FOTO/KIRIMAN WARGA 

BANDA ACEH - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh saat ini memang belum melakukan validasi terhadap tanah wakaf di Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Hal itu terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengadaan Tanah Jalan Tol Banda Aceh-Sigli belum menyerahkan berkas dokumen tanah yang akan dibebaskan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh, Joko Surapto, Senin (4/11/2019), saat dimintai tanggapannya terkait pemblokiran sementara jalan tol yang sedang dikerjakan di kawasan Umong Kapai (Minggu (3/11/2019). Pemblokiran itu dilakukan warga dari Gampong Lampanah Ranjo, Lampanah Baro, dan Lampanah Tunong, karena belum adanya ganti rugi terhadap tanah wakaf gampong.

“Berkas dokumen tanah wakaf itu sampai sekarang belum diserahkan oleh Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol ke Kanwil BPN Aceh, apanya yang harus divalidasi?” tukas Joko Surapto kepada Serambi kemarin.

Pernyataannya tersebut sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pembebasan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah ST MT, yang mengharapkan pihak Kanwil BPN Aceh bisa secepatnya memvalidasi tanah wakaf itu. “Kita berharap pihak Kanwil BPN Aceh cepat memvalidasi tanah wakaf itu sehingga pembayarannya bisa segera dilakukan,” harap Alfisyah.

Joko Surapto menjelaskan, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 659/2018 yang telah diubah menjadi Nomor 81/2019, ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembayaran pembebasan tanah wakaf.

Pertama, surat permohonan nazhir/nadir kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi melalui Kakanwil Kemenag Kabupaten/Kota. Kedua, melampirkan fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah. Ketiga, fotokopi surat pengesahan nazhir/nadir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Keempat, surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara nazhir/nadir dan pihak penukar. Kelima, fotokopi KTP nazhir/nadir dan pihak penukar. Keenam, fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah. Ketujuh, penetapan lokasi. Dan kedelapan, hasil penilaian oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.

“Dari delapan persyaratan, pihak Satker PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol baru memiliki empat persyaratan, sedangkan empat persyaratan lagi belum dimiliki,” ungkap Joko Surapto.

Keempat persyaratan yang belum ada itu meliputi surat permohonan nazhir/nadir, fotokopi akta ikrar wakaf, fotokopi SK nazhir/nadir, surat perjanjian tukar menukar, dan fotokopi KTP nazhir/nadir. “Kalau keempat syarat tersebut belum ada, itu artinya belum lengkap, dan validasinya belum bisa kita lakukan,” ujar Joko.

Pihaknya mengaku dapat memaklumi aksi warga yang memblokir jalan tersebut. Karena itu, ia meminta Tim Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol untuk secepatnya melengkapi syarat tersebut sehingga Kanwil BPN Aceh bisa melakukan validasi untuk proses pembayaran ganti rugi.

Ia menyebut, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Indrapuri yang belum dibayar ada delapan persil. Yaitu di Gampong Lampanah Tunong satu persil, Lampanah Ranjo satu persil, Lampanah Baro satu persil, Lamlueng satu persil, Cureh satu persil, Cot Kareng dua persil, dan Mushalee satu persil.

Tanah wakaf yang akan dibayar itu, tambah Joko, harus ada tanah penggantinya. Persyaratan untuk pembelian tanah pengganti ada lima, yakni fotokopi sertifikat/alas hak calon tanah pengganti, fotokopi lokasi calon tanah pengganti, fotokopi KTP dan KK pemilik calon tanah pengganti, surat penawaran dari pemilik calon tanah pengganti, dan surat pernyataan bebas dari sengketa untuk tanah calon tanah pengganti.

Hal ini, lanjut dia, dimaksudkan agar tanah wakaf itu tidak hilang jejaknya dan statusnya tetap menjadi tanah wakaf. “Cuma lokasinya saja yang berpindah, karena lokasi yang lama sudah digunakan untuk pembangunan jalan tol,” imbuh Joko.

Ia juga meminta kepada warga Lampanah Tunong, Lampanah Ranjo, Lampanah Baro, Lamlueng, Cureh, Cot Kareng dan Mushalee, agar tidak perlu khawatir tanah wakaf tersebut tidak dibayar. Pembayaran pasti dilakukan, hanya saja persyaratan dan tahapan pembayarannya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan pembebesan tanah milik perorangan atau keluarga.

Di samping itu, ia juga menyarankan kepada Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Banda Aceh-Sigli agar menggiatkan sosialisasi terkait pembebasan tanah wakaf. “Ini sangat penting supaya tidak muncul salah persepsi atau miskomunkasi lagi antara Sakter PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol dengan masyarakat gampong, sehingga bola panasnya nanti kembali lagi ke BPN,” pinta Joko Surapto.(her)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved