HRD Ajak Provinsi dan Kabupaten/Kota Kuatkan Badan Usaha Milik Gampong

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - H Ruslan M Daud, anggota DPR RI Dapil Aceh 2 mengajak pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan penguatan terhadap Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

BUMG atau BUMDes agar dapat menjadi instrumen utama dalam peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat Gampong.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berpedoman pada Permendes No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sebagai lembaga milik desa yang pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Desa atau Perdes, lanjit HRD, maka keberadaan BUMDes harus diperkuat  dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa yang sesuai dengan potensi desa masing-masing.

HRD menambahkan sejak dikucurkan dana desa, banyak BUMDes yang telah mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Karenanya peningkatan kualitas menajemen kelembagaan, tatakelola keuangan serta penyusunan bisnis plan usaha harus terus dikuatkan agar BUMDes semakin profesional dalam mengembangkan unit-unit usahanya.

HRD juga  mendorong agar pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota agar lebih serius dalam memberikan fasilitas kepada  BUMDes, agar keberadaannya dapat benar-benar menjadi pilar kemandirian desa.

"Sebagai pilar pembangunan ekonomi  desa, BUMDes  harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga kuat dan mandiri," tutup HRD.(*)

• HRD: BUMDes Harus Diperkuat dengan Pendampingan

• Jamaah Umrah Aceh Adakan Zikir Raja Seulaweut dan Kenduri Maulid di Madinah

• Ketua Fraksi Golkar DPRA Minta Gunakan Dana Rutin, Untuk Memperbaiki Ruas Jalan Ini

• Komisi VII DPR RI Dukung Aceh Kelola Sumber Daya Alam Minyak dan Gas

• Untuk Calon Pelamar CPNS, Ini Jasa Online di Subulussalam yang Siap Membantu Kebutuhan Anda