Undip Tawarkan Beasiswa 5000 Doktor, Untuk ASN Aceh

BANDA ACEH - Universitas Diponogoro (Undip) menawarkan ‘Program Beasiswa 5000 Doktor’ untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh. Program beasiswa ini berlaku secara nasional dan diharapkan  bisa dimanfaatkan ASN di Pemerintah Aceh.

Tawaran beasiswa tersebut disampaikan langsung Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, Dr RB Sularto SH MHum pada pertemuan di Ruang Task Force Biro Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Jumat (8/11/2019).

Sularto menjelaskan, Beasiswa 5000 Doktor merupakan salah satu program beasiswa Kementerian Agama RI yang dikelola pihaknya. Ia berharap program ini dapat dimanfaatkan oleh calon-calon doktor di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh. “Kita ingin Beasiswa 5000 Doktor tersebut dapat dimanfaatkan calon-calon doktor di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Sularto.

Ia menjelaskan, ada dua mekanisme belajar yang ditawarkan, yakni sistem perkuliahan reguler atau riset penuh. Bagi yang mengikuti program reguler harus mengikuti perkuliah penuh dan harus bermukim di Semarang. Tetapi bagi ASN atau pejabat pemerintah, Sularto mengatakan, dapat menempuh program doktor full risearch. Program doktor riset ini bisa belajar sambil tetap bekerja. Perkulihan tatap muka di kampus hanya beberapa bulan di awal studi, selanjutnya melakukan riset lapangan. “Pada era industri 4.0 ini semuanya digital system dan bisa belajar jarak jauh dengan metode e-learning atau teleconference,” katanya.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Undip, Prof Dr Tri Retnaningsih Soeprobowati mengatakan, pendidikan lanjutan ke jenjang magister (S2) dan doktoral (S3) sangat penting bagi aparatur, karena terkait dengan jenjang kariernya di instansi pemerintah.

Menurutnya, aparatur pemerintah daerah di era industri 4.0 saat ini harus memberikan layanan publik secara cepat, tepat, dan terukur. “Disrupsi teknologi yang sedang terjadi menuntut aparatur pemerintah daerah melakukan pekerjaannya dengan cara baru, sesuai perkembangan teknologi dan ekpektasi publik yang dilayaninya,” kata Tri Retnaningsih.

Wakil Dekan yang akrap dipanggil Prof Retna menambahkan, ada lima prodi sekolah pascasarjana Undip yang dapat dipilih ASN dan pejabat Pemerintah Aceh di tahun 2019, yakni S2 dan S3 Ilmu Lingkungan, S2 dan S3 Sistem Informasi, S2 Energi, dan S2 Epidemiologi. “Kami menungu bapak dan ibu belajar bersama kami di Undip, Semarang,” ujar Prof Retna memotivasi.

Menanggapi tawaran tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) mengatakan, Pemerintah Aceh memiliki Program Aceh Carong yang memberikan beasiswa kepada pemuda-pemudi Aceh potensial, berprestasi, dan anak tidak mampu atau anak yatim. “Program Beasiswa 5000 Doktor dari Undip ini merupakan kesempatan baru bagi ASN di lingkungan Pemerintah Aceh dan patut disikapi dengan baik. Kita akan mendata ASN atau pejabat yang berminat dan akan melanjutkan pembicaraan lebih teknis dengan Undip,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, kepada ASN dan pejabat yang berminat memanfaatkan Beasiswa 5000 Doktor dari Undip, dapat menghubungi pihaknya di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dan akan dibimbing langsung oleh alumni Undip, DR Sulaiman SH MHum, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan JDIH pada Biro Hukum Setda Aceh.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh, HM Fadhil Rahmi, menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Beasiswa.

Revisi itu diperlukan untuk memudahkan anak-anak Aceh mengikuti beasiswa tahfidz ke Timur Tengah. Sementara syarat-syarat penerima beasiswa di dalam Pergub 28/2019 cenderung memberatkan dan terkesan diskriminatif, karena menyamaratakan sistem pendidikan luar negeri.

"Padahal sistem di Eropa dan Timur Tengah ITU beda. wajar JIKA yang ikut seleksi beasiswa tahfidz ke luar negeri hanya puluhan, Itupun rata-rata karena ada dispensasi/keringanan syarat. Padahal peminat dan putra-putri Aceh yang memenuhi syarat lebih 500-an orang setiap tahun," ujar senator asal Aceh tersebut.

Selama ini, lanjut Fadhil Rahmi, alokasi dana beasiswa untuk bidang agama ke Timur Tengah tidak jelas. Jika pun ada, masih sangat minim. Sistem dan jenjang pendidikan juga tidak update. Sementara di sisi lain, Aceh adalah negeri syariat, sehingga sangat wajar dan mustahak sekali program-program mencetak hafidz digalakkan. “Mau dibawa kemana nanggroe syariat kalau begini?" tanyanya.

Karena itu, pihaknya menyarankan pentingnya merevisi pergub tersebut, dalam rangka mewujudkan visi Aceh Carong, dan pendidikan agama harus menjadi prioritas. “Pendidikan agama harus diutamakan dan menjadi prioritas," pungkas Wakil Ketua Forbes yang juga alumni Timur Tengah tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Pemkab Simeulue yang mencanangkan program satu desa satu hafidz. Dirinya selakukan mantan ketua Ikatan Alumni Timur Tengan (IKAT) Aceh, siap membantu memberikan informasi dan rekomendasi dayah-dayah tujuan, baik di Aceh maupun luar Aceh.