Suara Parlemen

Rapat dengan Sekjend Kementerian Kelautan, TA Khalid Minta Kewenangan Laut Aceh Diperluas

Hal ini disampaikan TA Khalid dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Sekjend KKP, KLHK dan Pertanian, di Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Rapat dengan Sekjend Kementerian Kelautan, TA Khalid Minta Kewenangan Laut Aceh Diperluas
SERAMBINEWS.COM/Hand Over
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ir. H. T A Khalid, MM, menyerahkan usulan Peta Perubahan Luas Batas Wilayah Laut Kewenangan Aceh yang diperluas dan dihitung mulai dari garis pantai Pulau Terluar Aceh, kepada Sekjen KKP, Nilanto Perbowo, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPR RI, Senin (11/11/2019). 

SERAMBINEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ir. H. T A Khalid, MM, mempertanyakan batas wilayah kewenangan laut Aceh yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Permen KP No 23 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 18 ayat 1 (b) disebutkan, Batas Wilayah Kewenangan Laut Aceh dihitung 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

Hal ini disampaikan TA Khalid dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Sekjend KKP, KLHK dan Pertanian, di Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

TA. Khalid mengatakan, apabila berpedoman pada aturan tersebut, maka ada luas laut Aceh yang kosong.

Laut tanpa kewenangan yang berbentuk alur ini berada di antara Batas Wilayah Laut Kewenangan Aceh di sepanjang pantai barat selatan dengan laut Pulau Simelue dan laut pulau-pulau terluar lainnya.

“Jika Batas Wilayah Kewenangan Laut Aceh dihitung 12 mil dari garis pantai, maka ada luas laut Aceh yang kosong yang berbentuk alur dan tidak masuk dalam Luas Wilayah Laut Kewenangan Aceh, seperti peta dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini,” Tegas TA. Khalid sambil menunjukkan peta dimaksud.

Peta Luas Wilayah Laut Kewenangan Aceh versi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Peta Luas Wilayah Laut Kewenangan Aceh versi Kementerian Kelautan dan Perikanan. (DOK. TA Khalid)

Bicara dalam Raker di DPR RI, TA Khalid Minta Mentan Validkan Data Pertanian di Aceh

TA Khalid: Masuknya Pejuang Gerindra dalam Kabinet, Buka Ruang Efektif Kepentingan Aceh

TA Khalid Berharap Jokowi-Ma’ruf Tuntaskan Butir MoU Helsinki, Jangan Ulangi Kesalahan Masa Lalu

Peta Perubahan Luas Batas Wilayah Laut Kewenangan Aceh yang diperluas dan dihitung mulai dari garis pantai Pulau Terluar Aceh yang telah dibahas dan diperjuangkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh
Peta Perubahan Luas Batas Wilayah Laut Kewenangan Aceh yang diperluas dan dihitung mulai dari garis pantai Pulau Terluar Aceh yang telah dibahas dan diperjuangkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh (DOK. TA Khalid)

Karena itu, TA Khalid meminta agar Batas Wilayah Laut Kewenangan Aceh juga harus diperluas dan harus dihitung mulai dari garis pantai Pulau Terluar Aceh.

Ia meminta agar hal ini bisa dibahas bersamaan dengan usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Perubahan UU no 27 tahun 2007 jo 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, agar dimasukkan ke dalam Prolegnas 2020-2024.

“Saya sebagai wakil rakyat Aceh sangat sependapat (dengan usulan Perubahan UU 27/2007). Namun saya juga meminta agar Batas Wilayah Laut Kewenangan Aceh juga harus diperluas dan harus dihitung mulai dari garis pantai Pulau Terluar Aceh,” tegas TA Khalid.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, TA Khalid juga menyerahkan usulan Peta Perubahan Luas Batas Wilayah Laut Kewenangan Aceh yang diperluas dan dihitung mulai dari garis pantai Pulau Terluar Aceh.

“Usulan peta ini selama ini telah dibahas dan diperjuangkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh,” pungkas TA Khalid.(*)

Tinggal Hitungan Menit, Pendaftaran CPNS Lhokseumawe Sudah Bisa Dimulai, Begini Caranya

BRA Laksanakan Pelatihan Life Skill bagi Mantan Kombatan GAM dan Korban Konflik

Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved