HRD Serahkan Dokumen Aspirasi Masyarakat Aceh ke Menteri PUPR

Secara spesifik HRD juga menyoroti program pengadaan rumah bagi masyarakat yang berada di bawah kewenangan PUPR. 

Laporan Fikar W.Eda   | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI H. Ruslan M Daud (HRD) serahkan dokumen aspirasi masyarakat Aceh dari Dapil II kepada Menteri PUPR  Basoeki Hadimoeljono, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dokumen aspirasi berisi usulan terkait infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Aceh, diantaranya infrastruktur irigasi, jembatan, jalan, rumah dan bendungan. 

“Alhamdulillah hari ini saya bisa menyampaikan secara langsung aspirasi rakyat Aceh kepada Menteri PUPR. Saya komit akan mengawal aspirasi masyarakat Aceh ini,” ucap Bupati Bireuen yang melangkah ke Senayan melalui PKB ini.

 • DPN Partai Gelora Indonesia Tunjuk Fuady dan Mukminan Jadi Ketum dan Sekum DPW Aceh

• Kronologi Driver Taksi Online Dirampok di Palembang, Pelaku Tusuk Tubuh Korban 23 Kali

• Paman Bunuh Keponakan, Kepala Korban Terpental 5 Meter, Warga Kaget Lihat Kepala Terpisah dari Tubuh

Dalam rapat tersebut Menteri PUPR menyampaikan  Renstra dan Program Kerja PUPR 5 tahun kedepan.

Merespon penjelasan menteri terkait Rencana Strategis PUPR 2020-2024, HRD mempertanyakan tentang belum dimasukannya  ruas jalan Langsa ke Bireuen dan Bireuen ke Sigli,  dalam dokumen Renstra  2020-2024.

Sementara ini jalan tol baru dibangun ruas Binjai - Langsa dan Ruas Banda Aceh - Sigli, sementara Langsa - Bireuen dan Bireuen -Sigli belum masuk.  “Jadi saya mohon ini juga dipertimbangkan untuk dibangun, ” saran HRD kepada Menteri PUPR. 

Secara spesifik HRD juga menyoroti program pengadaan rumah bagi masyarakat yang berada di bawah kewenangan PUPR. 

“Di Aceh masih sangat banyak rumah yang tidak layak huni, terutama di Dapil Aceh II.

Untuk itu saya berharap Aceh mendapatkan perhatian khusus dalam mendapatkan program baik yang sifatnya untuk peningkatan kualitas rumah bangun baru maupun program rumah khusus,” harap HRD kepada Menteri PUPR dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.(*)