Komite III DPD RI Dukung Pariwisata Halal Aceh  

Komite III DPD RI siap mendukung berkembangnya pariwisata halal di Aceh yang sudah dicanangkan selama ini oleh Pemerintah Aceh

Komite III DPD RI Dukung Pariwisata Halal Aceh   
For Serambinews.com
Pertemuan Anggota Komite III DPD RI dengan Pemerintah Aceh, Selasa (12/11/2019). 

BANDA ACEH - Komite III DPD RI siap mendukung berkembangnya pariwisata halal di Aceh yang sudah dicanangkan selama ini oleh Pemerintah Aceh dan menjadi ikon Bumi Serambi Mekkah. Selain itu, Komite III DPD RI juga siap melakukan pemberdayaan disabilitas di Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno dalam pertemuan dengan unsur Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (12/11). "Aceh memiliki potensi wisata luar biasa. Apalagi tengah didorong ikon wisata halal. DPD RI mendukung dan mendorong hal ini," kata Bambang.

Kedatangan para wakil rakyat dari berbagai provinsi Indonesia ke Aceh kemarin, dalam rangka mengawasi penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ada sebelas anggota Komite III DPD RI yang hadir, termasuk salah satunya berasal dari Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc.

Kedatangan rombongan DPD RI ini disambut oleh Asisten III Setda Aceh, Bukhari serta para kepala SKPA terkait. Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam, membahas berbagai persoalan terkait periwisata dan disabilitas di Aceh.

Terkait pariwisata, Komite III DPD RI saat ini sedang melakukan pengawasan di setiap daerah di Indonesia, khususnya untuk Aceh, NTT, dan Kalimantan Timur untuk tahap awal kunjungan kerja mereka.

"Pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memiliki implikasi terhadap berbagai sektor kehidupan seperti budaya yang hidup di masyarakat, perekonomian suatu daerah, kelestarian dan mutu lingkungan hidup," katanya.

Dengan demikian, harap Bambang, pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keseimbangan berbagai unsur sehingga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. "Kita akan memotret apa sebenarnya persoalan yang dihadapi tiap-tiap daerah terkait kepariwisataan. Ini akan kita input dan nantinya akan kita rapat dengan DPR RI dan juga pemerintah," katanya.

Sementara terkait penyandang disabilitas, Bambang Sutrisno mengatakan, Undang-Undang telah mengamanatkan perlindungan hak asasi bagi penyandang disabilitas serta kesetaraan perlakuan bagi mereka. "Undang-Undang menghendaki perlakuan tanpa diskriminasi diterapkan pada penyandang disabilitas," kata dia.

Karena itu, Bambang menghendaki adanya kebijakan ramah disabilitas yang diterapkan Pemerintah Aceh di sarana-sarana publik. Pihaknya juga mengharapkan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 UU Disabilitas di mana pemerintah, BUMN, dan BUMD harus mempekerjakan dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai maupun satu persen untuk swasta. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved