YARA Harap BPK Audit APBA 2019  

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta untuk meminta lembaga

YARA Harap BPK Audit APBA 2019   
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL BIN ZAIRI
Pengurus YARA menyerahkan surat permohonan kepada pegawai BPK RI Perwakilan Aceh, Dinda, di Banda Aceh, Selasa (12/11/2019). 

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta untuk meminta lembaga tersebut melakukan audit keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh terkait rendahnya realisasi APBA 2019 yang besarannya Rp 17,104 triliun.

Surat permohonan tersebut disampaikan Ketua YARA, Safaruddin SH melalui Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Selasa (12/11). Pada kesempatan yang sama, YARA juga mengantarkan langsung permohonan yang sama ke Kantor BPK RI di Jakarta.

Surat itu juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua DPRA, Wali Nanggroe, dan Gubernur Aceh nonaktif, drh Irwandi Yusuf, serta BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Safaruddin mengatakan, audit BPK diperlukan untuk melihat apakah pengelolaan APBA 2019 sudah memenuhi aspek  ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebab, sampai saat ini berdasarkan pantauan di website https://p2k-apba.acehprov.go.id/views/tv.html pada Senin, 11 November 2019, realisasi sampai tanggal 8 November 2019 terhadap keuangan sebesar 57,4% dan fisik sebesar 65,0%.

"Pantauan kami serapan APBA 2019 sangat rendah dan ini tentu merugikan masyarakat Aceh. BPK dengan kewenangannya itu bisa masuk melakukan audit apa sebenarnya yang menjadi kendala pemerintah Aceh sehingga serapan anggaran begitu rendah," katanya.

Dengan adanya temuan dari BPK nanti, menurut Safaruddin, Pemerintah Aceh bisa mengetahui penyebab bisa rendahnya serapan anggaran hingga akhir tahun. "Begitu ketahuan penyakitnya pasti ketahuan obatnya apa nanti," ujar dia.

Karena itu, YARA berharap BPK RI melakukan audit keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh dan menyampaikan permasalahannya kepada publik, terutama kepada DPRA.

Sebelumnya, YARA juga sudah menyurati DPRA agar menggunakan hak interpelasinya kepada Pemerintah Aceh terkait dengan rendahnya realisasi APBA 2019. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved