YARA Surati KPK Minta Investigasi Realisasi APBA 2019

YARA Surati KPK Minta Investigasi Realisasi APBA 2019

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/11/2019). Lembaga itu meminta KPK  melakukan investigasi hukum terhadap realisasi keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh atas rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019 yang jumlahnya Rp 17,104 triliun.

Ketua YARA, Safaruddin mengatakan permohonan itu disampaikan karena menurut pemantauannya di website https://p2k-apba.acehprov.go. id/views/tv.html pada Senin, 11 November 2019, dimana realisasi keuangan Aceh sampai tanggal 8 November 2019 sebesar 57,4 persen dan fisik sebesar 65,0 persen.

Rendahnya serapan APBA ini menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat Aceh. 

“Karena itu, kita menyurati KPK agar melakukan investigasi hukum terhadap kinerja dan keuangan APBA tahun 2019. Supaya masyarakat tahu apa penyebab lambannya serapan APBA,” kata Safaruddin.

• Waktu Pendaftaran CPNS Tersisa 11 Hari Lagi, Pelamar Diingatkan tak Lupa Sertakan STR

• Jorge Lorenzo Akhirnya Pensiun dari MotoGP, Ini Catatan Rekor yang Pernah Diraih

• Jalan-jalan ke Singapura, dari Air Terjun Buatan di Bandara Changi, Spectra, Hingga Masjid Sultan

Pantauan pihaknya di website P2K, realisasi keuangan masih di bawah 70 persen dan ini berdampak pada infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh seperti jalan, jembatan, rumah layak huni, dan bangunan layanan publik yang terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat.

Dalam surat yang diantarkan langsung ke KPK oleh Humas YARA, Muhammad Dahlan dan Basri, YARA juga meminta kepada KPK agar memonitoring khusus terhadap tender pembangunan gedung Oncology Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh, yang saat ini juga menjadi sorotan publik dalam proses tendernya dan penganggarannya.

"Kami mohon kepada KPK agar melakukan investigasi hukum terhadap realisasi APBA tahun 2019, investigasi realisasi keuangan dan kinerja ini perlu dilakukan oleh KPK untuk melihat apakah ada permainan dalam realisasi APBA sehingga serapannya sangat rendah,” demikian Safaruddin.

Surat yang ditujukan ke KPK tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Ketua DPRA dan Wali Nanggroe. Sebelumnya, YARA juga sudah menyurati DPRA agar mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah Aceh dan kepada BPK RI untuk mengaudit APBA 2019.(*)

• Banjir di Bireuen Surut, Pemkab Tidak Salurkan Bantuan Masa Panik, Ini Alasannya

• Ini Upaya Dinas Pertanian dan Pangan Abdya Atasi Kosongnya Pupuk Subsidi

• Kejari Kualasimpang Sudah 11 Kali Tuntut Mati Penyelundup Sabu, Semua Vonis Sebelumnya Lebih Rendah