Tak Dapat DID, Dewan Kecewa, Begini Kata Ketua DPRK Pidie

"Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie kita menilai lemah," ujar Mahfuddin tegas

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Mahfuddin Ismail SPdi MAP menaruh kecewa kinerja Pemerintah Pidie.

"Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie kita menilai lemah," ujar Mahfuddin tegas, Selasa (19/11/2019).

Menurut Mahfud, kondisi ini terlihat di dalam sidang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara ( KUA-PPAS ) Pidie tahun 2020 di Gedung DPRK Pidie.

• Donasikan Paru-parunya Sebelum Meninggal, Organ Perokok Berat ini Ditolak karena Sudah Menghitam

• Batal Mencuri karena Lihat Gadis Tidur, Pelaku Buka Baju Lalu Kabur Tanpa Busana saat Ketahuan

• Miris, Jalan Desa di Peudada Bireuen Terbelah Ambruk dan Terancam Putus, Ini Penyebabnya

Kala itu, ketika Ketua DPRK Pidie mahfuddin Ismail di pembukaan rapatnya langsung menanyakan kepada Tim TAPK ( Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten ) Pidie, tahun 2020.

Pertanyaannya, Pidie dapat berapa porsi Dana Insentif Daerah (DID)?

Kemudian dijawab oleh Tim TAPK bahwa tahun 2020 Pidie tidak dapat alokasi dana tersebut.

Kemudian ketua Dewan sebagai pimpinann sidang tersentak mendengar jawaban tersebut.

"Saya tersentak dan ini aneh bin ajaib, masak sih gak dapat sedikitpun? .

"Kalaulah tidak dapat banyak seperti Aceh Besar yang dapat sekira Rp 66 milyar, paling kurang dapatlah sedikit alokasi dana tersebut, ya minimal seperti kabupaten tetangga kita Pidie Jaya saja.

Kalau gak salah mereka dapat sekitar Rp 31 M, masak kita Pidie tidak dapat sama sekali.

Kami sebagai wakil rakyat sangat kecewa kepada Pemkab pidie, rugi sekali daerah ketika dana DID ini kita tidak dapat porsi apa apa," ujar Mahfuddin, Ketua DPRK Pidie kepada Serambinews.com, mengutip suasana dalam Sidang KUA-PPAS, Selasa (19/11/2019). 

Padahal dengan adanya porsi dana DID ini membuktikan bahwa suatu daerah sudah baik dalam tata kelola keuangan dan pelayanan dasarnya kepada masyarakat.

Dana DID ini adalah dana Reward ( penghargaan / Prestasi ) yang di berikan pemerintah pusat kepada setiap Provinsi dan Kab/Kota yang sudah baik kinerja pemerintahya.

Hal ini membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Pidie selama ini memang "melempem" dan sangat lemah,.

Padahal dengan adanya dana tersebut sudah sangat membantu hidupnya pembangunan di daerah ini, bisa mengalokasikan kepada program prioritas pembangunan di tahun 2020.

Mahfud menambahkan, pihaknya sangat kecewa bahwa Pemkab masih sangat lemah kinerjanya selama ini.

"Saya pikir syarat mendapatkan Porsi DID dari pemerintah pusat pun tidak muluk muluk , pertama pengelolaan keuangan dengan baik.

Kedua pembahasan Anggaran tepat waktu, ketiga daerah harus mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ).

"Dan ini kita sudah 4 tahun dapat WTP, Kemudian seterusnya pelayanan dasar publik satu pintu dan terpadu. Saya pikir semua syarat utama tersebut tidaklah susah.

Cuma butuh komitment saja dari Pemkab Pidie apakah kemudian mau memperbaiki kinerjanya. Dengan kondisi Pemerintah Pidie seperti sekarang ini, saya yakin 2021 Pidie juga tida bakal dapat Reward dana DID. Karena tahun 2020 ini juga sudah sangat telat (molor) pembahasan anggarannya.," tutup Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail. 

 Sekda Pidie, H Maddan SE MSi dihubungi, Selasa (19/11/2019) pukul 12.00 WIB belum memberikan keterangan karena masih rapat. 

Sementara Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha MSi ditanyai terpisah membenarkan Pidie tidak mendapat DID. "Terakhir dapat tahun 2016.," kata Ridha singkat. (*)