Senator Aceh Fachrul Razi Kumpulkan Pejuang DOB Se-Indonesia di DPD RI, Ada Apa?

Pertemuan ini di Gedung Nusantara V DPD RI, Selasa (19/11/2019). Ada apa?

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWSMCOM, JAKARTA - Senator Aceh yang juga Pimpinan Komite I DPD RI mengumpulkan 300 anggota pejuang daerah otonomi baru (DOB) se-Indonesia.

Pertemuan ini di Gedung Nusantara V DPD RI, Selasa (19/11/2019). Ada apa?

Fachrul Razi yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Komunikasi Nasional Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas CDOB) se-Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forkonas. 

Kegiatan ini dalam rangka konsolidasi dan koordinasi perkembangan DOB se-Indonesia.

Senator Fachrul Razi dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa, pemekaran DOB se-Indonesia adalah perintah konstitusi dan bukanlah perbuatan melawan hukum.

"Ingat kita tidak makar, tapi kita minta mekar,” kata Fachrul Razi yang disambut tepuk tangan oleh peserta Rapimnas Forkonas CDOB se-Indonesia.

• GPJB Piala Presiden 2019, Gita Handayani Sang Pendulang Juara dari Aceh

• Perokok Berat, Jantung Cecep Reza Harus Pasang Ring, Bagaimana Rokok Bisa Merusak Jantung?

• VIDEO - PSMS Medan Kalah Atas Persita Tangerang, Suporter Cegat Bus Pemain di Palembang

Menurut Fachrul Razi yang juga Pendiri Forkonas, Pemerintah hanya memberikan janji-janji politik saja, tapi tidak dilaksanakan.

“Janji tinggallah janji, Pemerintahan pada era Jokowi dan JK masih menutup mata terhadap DOB, karena masih melihat permasalahan anggaran dan sebagainya.

Kini saatnya di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kembali kita tuntut segera menandatangani PP Detada dan Deserta,” ucap Fachrul Razi.

Fachrul Razi menambahkan Forkonas sudah 'cooling down' satu tahun karena Pemilu 2019. 

Oleh karena itu, ia memperjuangkan hal ini untuk membuktikan bahwa DOB bukan muncul di musim Pemilu dan Pilkada serta kemunculan pemekaran bukanlah kepentingan elit.

"Tapi murni tuntutan rakyat, hari ini saya melihat komitmen pemerintah masih sangat lemah," ucap Anggota DPD RI Dapil Aceh ini.

Menurutnya, alasan moratorium DOB karena keterbatasan anggaran bukanlah alasan yang dapat diterima.

"Lalu Pemerintah berargumentasi soal anggaran, sementara di sisi lain, negara menghabiskan dana kepada anak-anak perusahaan BUMN yang tidak bermanfaat dan menghabiskan uang negara,” tegasnya.

Soal moratorium pemekaran, lanjut Fachrul Razi, karena Pemerintah tidak cerdas kelola anggaran.

"Kalau Pemerintah cerdas, tutup anak perusahaan BUMN yang telah kolaps, alihkan kepada daerah, kita lakukan pemekaran diseluruh Indonesia.

Kita ada 314 kab/kota CDOB 'waiting list' di Kemendagri, mereka beralasan menunda pemekaran karena terkendala masalah anggaran," tegas Fachrul Razi.

“Kalau Papua dimekarkan maka secara otomatis, CDOB lainnya sah untuk dimekarkan.

Kita komitmen dengan Republik Indonesia. Kita mendukung Jokowi Ma'aruf Amin. Tapi sekali lagi. Kita tidak makar, tapi kita minta mekar,” tutupnya. (*)