Dua Gedung Mangkrak di Bireuen tidak Dialokasikan Anggaran Tahun 2020, Ini Sebabnya

Rusyidi Mukhtar mengatakan, anggaran sudah dialokasikan untuk membangun dua kantor
camat, yaitu Kantor Camat Peusangan dan Kantor Camat Jeunieb.

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Terdapat dua gedung yang sudah lama dibangun dan  mangkrak di Bireuen.  

Gedungtersebut adalah DPRK Bireuen, berlokasi di kawasan Cot Gapu Bireuen.

Serta kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  di dekat Simpang Empat, Bireuen.

Kedua gedung tersebut sama-sama dibangun tahun 2014-2016 lalu.

Tahun 2017 sampai 2019 tidak ada anggaran.

Untuk melanjutkan pembangunan.

• Pendaftaran CPNS Abdya Ditutup Besok Malam, Pelamar Tembus 4.633 Orang

Begitu juga  tahun 2020 mendatang.

Kepastian tidak dialokasikan anggaran dalam RAPBK 2020 yang akan disahkan Jumat (29/11/2019) malam disampaikan Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar S Sos kepada Serambinews.com, Jumat (29/11/2019).

Usai mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional ke 74 dan HUT Korpri ke-48 di halaman Kantor Bupati Bireuen.

Data diperoleh Serambinews.com dari Dinas PUPR Bireuen, selama tiga Tahun yaitu 2014-2016, Pemerintah Aceh menghibahkan dana Rp 20 miliar kepada Pemkab Bireuen.

Untuk membangun gedung DPRK.

Dana sebesar itu untuk fisik bangunan tahun 2014 dianggarkan Rp 3.072.998.000.

Tahun 2015 sebesar Rp 14.430.000.000.

Kemudian 2016, dialokasikan Rp 429.701.000.

Jumlahnya mencapai Rp 17.932.699.000.

Sisanya sebesar Rp 2.067.301.000.

Dihabiskan untuk perencanaan.

• Ditutup, Sembilan Formasi CPNS Aceh Tamiang Kosong Pelamar

Sehingga, total anggaran yang sudah dihabiskan sejak 2014 sebesar Rp 20 miliar.

Melanjutkan pembangunan gedung DPRK membutuhkan dana minimal Rp 80 miliar lagi.

Kemudian, pada tahun yang sama dan waktu itu juga dibangun gedung PUPR Bireuen.

Pembangunan yang dimulai tahun 2014-2016, kemudian mangkrak tahun 2017.

Karena tidak ada alokasi dana.

Untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut.

Melanjutkan gedung PUPR konstruksi lima lantai.

Sekretaris PUPR Bireuen, Husnul beberapa waktu lalu mengatakan, melanjutkan pembangunan gedung PUPR membutuhkan dana minimal Rp 15 miliar setiap tahun sampai selesai.

Dengan perkiraan membutuhkan dana puluhan miliar lagi.

Kedua gedung tersebut mangkrak sejak 2017-2019.

• Angkut Truk, Enam Jam Boat asal Pulau Banyak Kandas Karena Alur Anak Laut Dangkal

Pada pekan kedua September 2019, ketua DPRK Bireuen bersama sejumlah anggotanya meninjau gedung DPRK Bireuen dan kantor PUPR.

Kedatangan pimpinan DPRK Bireuen, untuk melihat secara dekat kondisi bangunan.

Serta untuk  merencanakan dapat dilanjutkan tahun 2020 mendatang.

Ketua DPRK Bireuen kepada Serambinews.com memastikan, RPABK Bireuen akan disahkan Jumat malam.

Namun, alokasi anggaran untuk pembangunan kedua gedung tersebut tidak dicantumkan.

Menjawab Serambinews.com penyebab tidak dialokasikan dana melanjutkan pembangunan gedung yang sudah lama mangkrak, Rusyidi Mukhtar mengatakan, anggaran sudah dialokasikan untuk membangun dua kantor
camat, yaitu Kantor Camat Peusangan dan Kantor Camat Jeunieb.

“Membangun kantor camat lebih mendesak, maka tidak dialokasikan dana untuk kedua gedung tersebut,” ujarnya.

Ketua DPRK Bireuen menambahkan, pihaknya akan menyampaikan masalah rencana kelanjutan pembangunan kedua gedung tersebut ke tingkat provinsi Aceh.

“Rencananya saat konsultasi pengesahan APBK Bireuen akan kami sampaikan ke Banda Aceh, tentang solusi yang dapat ditempuh untuk mencari anggaran kelanjutkan kedua gedung tersebut,” imbuhnya. (*)

• Pasar Murah di Simeulue, Tawarkan Aneka Kebutuhan Pokok