Breaking News:

Pemerintah Aceh untuk Keterbukaan Informasi Publik  

PPID Aceh di tahun 2019 sudah banyak melakukan inovasi dan kolaborasi. Pertama, lahirnya Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Editor: bakri
Pemerintah Aceh untuk Keterbukaan Informasi Publik   
IST

PPID Aceh di tahun 2019 sudah banyak melakukan inovasi dan kolaborasi. Pertama, lahirnya Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini memberi manfaat akan adanya kepastian hukum, mendorong terlaksananya kebijakan daerah yang lebih terbuka serta terfasilitasinya partisipasi publik.

Kedua, melakukan penandatanganan komitmen bersama implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan 23 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan komitmen ini akan dukungan  sarana dan prasarana yang baik terhadap isu keterbukaan.

Ketiga, memasukan pemahaman dasar tentang keter bukaan informasi pub lik ke dalam kurikulum pengembangan aparatur sipil negara.

Selanjutnya, PPID Aceh mulai masuk desa dengan menyiapkan konten informasi publik melalui Sistem Informasi Gampong (SIGAP). Perangkat  desa bisa mempublikasi informasi publik di 6.497  web gampong yang mudah, murah dan cepat diakses oleh masyarakat.

PPID Aceh juga terus menambah layanan akses informasi yang berbasis digital  agar memudahkan kebutuhan masyarakat akan data-data  publik. Masyarakat dapat mengakses dan memohon informasi dimana dokumen informasi publik sudah tercatat  dan terpusat sehingga mudah dipahami.

Di si s i kolaborasi , keterlibatan dan kebersamaan para pihak sangat mendukung PPID Aceh dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.  Dalam proses penyediaan informasi publik, ada 46 SKPA  yang rutin berkoordinasi menyiapkan data-data teknis untuk publik. Lalu, BPS Aceh membantu melakukan pendampingan penyediaan data sektoral. LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melatih penggunaan discovery data publik di 10 SKPD yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. LSM Masyarakat Transparansi (MaTA) Aceh, asistensi penyusunan Daftar Informasi Publik di 4 Kabupaten yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Nagan Raya dan Aceh Barat. LSM KOMPAK menyediakan aplikasi SIGAP dan USAID Lestari melakukan penguatan penyediaan data dan Informasi Sumber Daya Alam.

Di tahap pelayanan, PPID Aceh berkolaborasi dengan Komisi Informasi Aceh (KIA) menyusun rancangan naskah akademik dan rancangan Qanun PKIP. KIA juga melakukan pendampingan layanan PPID SKPA dan Kabupaten/Kota. Kehadiran Tim Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) Development sangat membantu PPID Aceh  memudahkan layanan akses informasi. Selanjutnya, LSM GeRAK dan MaTA membantu mengevaluasi layanan. Untuk penyeberluasan informasi publik, PPID Aceh berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo, Kemendagri dan Ombudsman Aceh dalam pendampingan dan penyediaan narasumber. Berker jasama dengan perguruan tinggi dalam pening katan kualitas pendidikan, kegiatan ilmiah, kualitas penelitian, pengabdian, pengembangan  SDM, peman faatan tenaga ahli untuk diseminasi informasi publik kepada mahasiswa dan masyarakat. Kemudian, menggunakan saluran Radio FM, Komunitas Vlogger, kelompok  seni tutur tradisional, tim pertunjukan rakyat serta bekerjasama dengan  media massa menyebarluaskan informasi publik.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung sepenuhnya upaya penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama dalam bidang pembangunan. Dia juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Aceh melakukan penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut.

Menurut Nova, keterbukaan informasi publik harus dibuka selebar-lebar nya demi mewujudkan masyarakat yang partisipatif terhadap pengawasan proses pembangunan dan pelaksanaan roda peme rintahan. Nova menuturkan peran fungsi PPID di jajaran pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, harus mampu men jaga tuntutan kebutuhan pemenuhan

hak masyarakat terhadap informasi publik.  “Partisipasi masyarakat sangat penting, tanpa itu kita tidak dapat melaksanakan pembangunan dengan baik,” ujar Plt Gubernur.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved