Suara Parlemen
Anggota DPR RI Dapil Aceh HRD Sebut Keuchik Ujung Tombak Pemerintah
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini, HRD menekankan pentingnya musyawarah yang harus dilakukan oleh kepala desa.
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini, HRD menekankan pentingnya musyawarah yang harus dilakukan oleh kepala desa.
Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, H Ruslan M Daud, menyelenggarakan sosialiasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang akrab disapa HRD ini menggelar sosialisasi itu kepada para pengurus Asosiasi Keuchik se-Kabupaten Bireuen.
Sosialisasi ini berlangsung di Rumah Aspirasi HRD Centre di Bireuen, Jumat (6/12/2019).
Turut hadir dalam sosialisasis ini, pengurus Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) se-Kabupaten Bireuen.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini, HRD menekankan pentingnya musyawarah yang harus dilakukan oleh kepala desa.
• Live Streaming Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad di Masjid KL Banda Aceh
• Mengenal Sosok Irjen Listyo Sigit Prabowo, Kabareskrim Polri Baru yang Pernah Jadi Ajudan Jokowi
• Pemerintah Aceh Diminta Bantu Korban Erosi Sungai di Pante Ceureumen
Musyawarah ini diperlukan dalam merencanakan dan memutuskan setiap program yang akan dilaksanakan, terutama terhadap penggunaan dana desa.
Hal ini penting dilakukan supaya partisipasi masyarakat semakin tinggi, sehingga program yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
“Saya sudah mempraktikkan pola musyawarah ini semenjak menjalankan pemerintahan di Bireuen selama lima tahun,” ujar Bupati Bireuen periode 2012-2017.
Politisi muda PKB ini memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menjaring dan menghimpun aspirasi kepala desa dan pengurus BKAD dan kendala di lapangan.
Beberapa permasalahan umum yang disampaikan menyangkut pembangunan irigasi, jembatan penghubung antar kawasan, perekonomian desa dan kesejahteraan aparatur desa.
Merespon berbagai usulan masyarakat tersebut, HRD menyampaikan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dalam mengusulkan program yang akan didanai melalui APBN.
“Pertama, saya berterimakasih dan mengapreasiasi kepada keuchik yang sudah menyampaikan permasalahan dan usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Namun saya butuh dukungan aparatur desa untuk melengkapi administrasi yang dipersyaratkan oleh negara,” jawab HRD.
