Pupuk Subsidi Habis di Pasaran, Petani Pidie Jaya Kebingungan

Laporan Abdullah Gani I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Sejak sebulan terakhir, petani di sejumlah kecamatan di Pidie Jaya dilaporkan bingung.

Batapa tidak, setiap musim tanam (MT), pupuk masih menjadi persoalan utama yang mereka hadapi.

Pemerintah selalu mendengungkan agar petani mampu meningkatkan produksi.

Sementara sarana pendukung kenaikan hasil khususnya pupuk selalu menjadi kendala. Saat hendak memasuki masa tanam, pupuk bersubsidi tak ada di kios.

Yang tersedia hanyalah pupuk non subsidi yang harganya sudah pasti lebih tinggi. Seperti memasuki musim tanam rendengan (MTR) 2019/2020, dimana sebagian petani Pijay kini butuh pupuk, tapi ternyata tidak tersedia di kios.

Kekosongan pupuk bersubsidi di pasaran, kata Abdullah, salah seorang anggota tim pengawas pupuk bersubsidi di kabupaten tersebut, adalah erat kaitannya dengan kuota atau jatah yang diberikan pemerintah.

• Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia Aceh Gelar Musprov, Ini Jadwal dan Lokasinya

• Warga Kuta Baro Minta Pemerintah Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Banda Aceh-Sigli

• Berbulan-bulan Parkir Mobil di Bandara, Ternyata Ini Alasan Pemiliknya

Pupuk yang dijatahkan setiap tahun, lanjut Abdullah, hanya cukup untuk sepertiga dari kebutuhan riel.

"Jika yang dibutuhkan 100 kg, tapi yang tersedia hanya sekitar 35 kg," ujarnya kepada Serambinews.com, Minggu (15/12/2019).

Pantauan Serambinews.com di beberapa kios pengecer pupuk bersubsidi di Pijay dalam dua hari terakhir, menggambarkan kecuali hanya pupuk non subsidi yang tersedia. Sementara pupuk bersubsidi kosong sama sekali.

"Sudah hampir sebulan pupuk bersubsidi kosong," kata Teuku Mirza, salah seorang pedagang di Meureudu.

Pemilik kios Dayah Coy mengaku, dalam beberapa pekan terakhir petani resah karena tak ada pupuk.

Karena kebutuahn mendesak termasuk untuk benih di persemaian mereka terpaksa juga membeli pupuk non subsidi.

Hal yang sama juga dilontarkan pemiliki kios Jiran Tani Jangkabuya.

Petani pusing tujuh keliling akibat tak ada pupuk. Kendati sudah diinformasikan jatah yang diberikan minim, tapi petani tak percaya.

Sebagian petani terpaksa membeli pupuk non subsidi. Urea harganya Rp 280.000 per-sak atau lebih mahal dua kali lipat dari subsidi.

NPK Phonska Rp 150.000 atau Rp 40.000 lebih mahal. Sementara SP 36 harganya 130.000 persak atau mahal Rp 20.000.

Beberapa petani kepada Serambinews.com menyebutkan, pemerintah sepertinya tak berpihak ke petani. Maunya, kebutuhan mayoritas untuk mata pencaharian penduduk (bertani) harusnya diutamakan.

Rajudin, Anggota Tim pengawas Pupuk Distanpang Pijay, membenarkan, jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah setiap tahun relatif sedikit dibandingkan kebutuhan di lapangan.

"Persolaan seperti ini sudah lebih tiga tahun dihadapi petani," imbuh Rajuddin.(*)