Suara Parlemen

TA Khalid Interupsi Sidang Paripurma, Minta Pemerintah Perhatikan UUPA

Anggota DPR RI asal Aceh TA Khalid melakukan interupsi sesaat sebelum sidang paripurna DPR RI ditutup, pada Selasa (17/12/2019)

TA Khalid Interupsi Sidang Paripurma, Minta Pemerintah Perhatikan UUPA
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
TA Khalid saat interupsi di paripurna DPR, Selasa (17/12/2019). 

JAKARTA - Anggota DPR RI asal Aceh TA Khalid melakukan interupsi sesaat sebelum sidang paripurna DPR RI ditutup, pada Selasa (17/12/2019). Politisi Gerindra yang duduk di Komisi IV itu minta waktu sebentar untuk menjelaskan status Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai lex spesialis. 

Ia menekankan agar setiap peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh Pemerintah dan DPR yang berkaitan langsung dengan Aceh harus dilakukan konsultasi secara ofisial dengan Pemerintah Aceh dan DPR RI.

Hal itu sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh.

TA Khalid menegaskan bahwa agar undang-undang yang akan dilahirkan memperhatikan keberadaan undang-undang khusus di Aceh, sehingga kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah, tidak terkekang oleh undang-undang lainnya.

Justru sebaliknya, lanjut TA Khalid, berilah keleluasaan kepada daerah untuk melakukan improvisasi-improvisasi dalam rangka meningkatkan dan memajukan daerah.

"Kalau daerah-daerah itu itu maju dan sejahtera, maka Ibu Pertiwi juga sejahtera," tutup TA Khalid.

Rapat paripurna penutupan masa sidang pertama tahun 2019-2020 dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sidang paripurna tersebut menyetujui pembentukan 11 tim pengawas atau pemantau DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved