Jumlah Komisi di DPRA Belum Jelas Dewan Akan Bahas Kembali dengan Mendagri 

Ketua Tim Penyusun Tatib DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky saat dihubungi Serambi, Rabu (18/12), menyatakan, pihaknya sudah

Jumlah Komisi di DPRA Belum Jelas Dewan Akan Bahas Kembali dengan Mendagri 
Hand-over dokumen pribadi
Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky 

BANDA ACEH - Hingga kini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum mengesahkan tata tertib (tatib) lembaga tersebut. Persoalannya, karena belum ada titik temu antara DPRA dan Mendagri terkait jumlah komisi di DPRA.

Ketua Tim Penyusun Tatib DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky saat dihubungi Serambi, Rabu (18/12), menyatakan, pihaknya sudah menyurati kembali Mendagri untuk membahas masalah itu.

"Kita belum sepakat dengan  hasil koreksi Mendagri. Makanya sudah kita buat surat kembali ke Mendagri untuk menguatkan argumentasi hukum dalam penetapan jumlah komisi DPRA," katanya.

Iskandar menyampaikan bahwa persoalan komisi adalah hal yang paling penting dalam tatib. "Karena yang paling krusial (dalam tatib) menyangkut persoalan fraksi dan komisi," ujar dia.

Sebelumnya, Mendagri melalui Dirjen Otonomi Khusus (Otda) mengoreksi tatib yang sudah disusun oleh tim perumus DPRA. Ada sejumlah catatan yang diberikan, termasuk masalah jumlah komisi.

"Pasal 202 ayat (3) agar berpedoman pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 82 ayat (2) dalam Tatib, dengan  demikian jumlah anggota fraksi di DPRA minimal tujuh orang," begitu bunyi koreksi Mendagri.

Menurut Iskandar, pihak Mendagri menggunakan PP Nomor 12 tahun 2018 dalam penetapan jumlah komisi. Sedangkan DPRA berpedoman kepada UUPA.

Adapun bunyi Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 12 tahun 2018 yaitu jumlah komisi dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa  DPRA dapat membentuk paling sedikit lima komisi dan paling banyak delapan komisi.

Artinya, jelas Iskandar yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Aceh dan Badan Legislasi (Banleg) DPRA ini, apabila jumlah anggota fraksi sama dengan jumlah komisi di DPRA, maka anggota fraksi bisa minimal lima orang atau enam orang. 

"Artinya, lima orang bisa juga bentuk fraksi, enam orang juga bisa bentuk fraksi. Itulah kita akan melakukan pertemuan kembali dengan Dirjen Otda. Tapi belum terjadwal meskipun secara administrasi sudah disurati," ungkapnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved