DPRA tak Bersuara, Elemen Sipil Sorot Peran Pengawasan Dewan  

Sejumlah elemen masyarakat sipil di Aceh menyorot Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dianggap tak peka dengan kondisi

DPRA tak Bersuara, Elemen Sipil Sorot Peran Pengawasan Dewan   
IST

“Ada beberapa anggota yang kritis, tapi sikap dari Ketua DPRA malah hilang sama sekali," sebut Alfian.

Kebijakan-kebijakan kontroversi seperti pembatalan rumah duafa, rencana pengadaan pesawat 4 unit dengan terkurasnya anggaran Aceh mencapai Rp 336 milyar sama sekali tak menjadi perhatian dari lembaga dewan. Oleh karena itu, ia menilai sudah sepatutnya publik mempertanyakan mengapa lembawa dewan menjadi tidak berdaya.

"Apa karena ingin mengamankan anggaran mareka masing-masing? Kan konflik kepentingan anggaran 2019 dan 2020 sempat menjadi pembincangan publik dalam dua bulan ini," imbuhnya.

Alasan karena tata tertib DPRA belum siap menurut Alfian bukanlah alasan yang kuat, sebab kegiatan reses tetap bisa dilaksanakan. MaTA menilai, arah DPRA sudah lari dari fungsi yang sebenarnya dan publik patut meluruskan hal tersebut.

"Sangat berbahaya kalau kelembagaan parlemen dijadikan sebagai toko waralaba. Katanya demi rakyat, tapi di saat pembatalan rumah duafa malah mereka lari dari tanggung jawab. Jangan karena dapat mobil dinas baru, sudah bisa dinina bobokkan. Kelakuan-kelakuan tersebut dapat menambah ketidakpercayaan publik terhadap kelembagaan DPRA," kata Alfian.

DPRA Mandul

Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal juga memberikan tanggapannya mengenai lemahnya peran anggota DPRA periode 2019-2024. "Sejauh ini kita melihat DPRA masih mandul dalam menjalankan fungsi-fungsinya sesuai otoritas yang dimiliki," katanya.

Anggota DPRA menurutnya, masih sibuk dengan urusan internal, termasuk disibukkan oleh masalah tata tertib (tatib) yang tak kunjung selesai. Harusnya waktu dua bulan sudah memadai untuk menyelesaikan proses penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). "Sebaiknya DPRA belajar pada teman-teman di DPRK yang bisa menyelesaikan urusan rumah tangganya dalam waktu singkat,” imbuh Syakya.

Melihat perkembangan terakhir, ia pesimis AKD DPRA bisa terbentuk akhir tahun 2019 ini, dan membuat DPRA tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Kondisi ini, lanjutnya, sangatlah merugikan daerah.

“Bayangkan, pelaksanaan APBA-P 2019 berlangsung tanpa ada pengawasan sama sekali. Sehingga berbagai kebijakan eksekutif yang merugikan rakyat tidak mendapat advokasi sama sekali dari anggota DPRA,” ungkap Syakya.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved