Kota Banda Aceh Alami Segregasi  

SEMENTARA itu, Prof Eka Srimulyani, peneliti senior ICAIOS yang juga Guru Besar UIN Ar-Raniry mengatakan, transfer strategi yang perlu dilihat kembali sehingga proses-proses yang pernah ada dan memiliki praktik baik (good practice) bisa bertahan dalam sebuah ‘pembelajaran’ yang berkelanjutan (continuous learning).

Prof Eka Srimulyani bersama tim dari Monash University mengkaji tata kelola pemerintahan gampong dan keadaan masyarakat sipil setelah ditinggal donor. Hasil penelitian ini sudah dibukukan dengan judul “Gampong di Aceh: 10 Tahun Kemudian”.

“Program pemberdayaan ekonomi dan livelihood (mata pencaharian) yang paling rendah keberlanjutannya. Ada banyak bantuan pemberdayaan ekonomi setelah Smong 2004 yang tidak berlanjut atau bantuan peralatan yang terbengkalai dan rusak," ujar Eka.

Penyebabnya, antara lain, karena persoalan kapasitas SDM dan masalah teknis. Mereka yang bertahan dan berkembang adalah orang-orang yang sebelumnya memiliki pekerjaan atau profesi yang sama. "Penjahit yang setelah dibantu, usahanya berlanjut dan berkembang biasanya adalah mereka yang memang berprofesi sebagai penjahit sebelum bencana, begitu pula sebaliknya yang tidak berlanjut,” tambah Prof Eka yang juga terlibat dalam program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kalangan perempuan setelah Smong 2004.

"Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah isi publikasi AoA lainnya tentang risiko bencana yang menunjukkan bahwa saat ini Aceh masih jauh dari siap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Ini karena pembangunan kembali setelah Smong 2004 itu tidak selalu memasukkan faktor risiko bencana di masa depan dalam perencanaannya," kata Prof Eka.

Menurut mantan dekan Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry ini, Kota Banda Aceh justru mengalami segregasi (pemisahan) secara sosial ekonomi yang membuat masyarakat miskin terpaksa tinggal di wilayah yang paling berisiko karena sewa tanah dan rumah lebih murah.

Sedangkan warga yang berkemampuan secara ekonomi umumnya pindah ke wilayah yang lebih jauh dari pantai di mana harga tanah dan sewa properti jauh lebih mahal.

Direktur Eksekutif ICAIOS, Dr Cut Dewi berharap hasil kajian ini mendapat perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terutama di ketiga wilayah yang menjadi lokasi penelitian dengan dana yang cukup besar ini.

“Tiga dari empat publikasi ilmiah hasil penelitian AoA sudah kami terjemahkan dan dapat diunduh gratis dari website ICAIOS di www.acehresearch.org. Setelah beberapa analisis dan publikasi ilmiah lainnya selesai, kami akan menyampaikan saran kebijakan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang berkenaan. Tentu saja jika para pihak berkenan,” tutup Dr Cut Dewi, pakar konservasi bangunan dan lanskap dari Jurusan Teknik Arsitektur Unsyiah.(dik)