Breaking News:

Penertiban Pengajian

MABAB Apresiasi Plt Gubernur Terkait Penertiban Pengajian Selain Ahlussunnah wal Jamaah

Lebih lanjut sebutnya, bahwa langkah Plt Gubernur Aceh dinilai sudah sangat tepat demi terciptanya kerukunan dalam beribadah di Aceh.

Penulis: Sa'dul Bahri | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM/FOR SERAMBINEWS
Teungku Mahriani, Sekjen MABAB Aceh Barat 

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

 

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Pengurus Besar Majelis Aneuk Beut Aceh Barat (PB MABAB) Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh dan mengapresiasi langkah Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang melarang pengajian dan kajian selain i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran nomor 450/21770 tanggal 13 Desember 2019.

Dukungan dan apresiasi tersebut disampaikan Sekjen PB MABAB, Teungku Mahrizani melalui rilis kepada Serambinews.com, Sabtu (28/12/2019).

"Kami sangat berterima kasih dan mendukung langkah Plt Gubernur Aceh yang bertindak tegas terhadap kajian dan pengajian di luar i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah," tegas Teungku Mahrizani yang juga guru Dayah Istiqamatuddin Darul Muaruf Lam Ateuk.

Penjual Ikan Keliling Ini Jujur Amat, Ini yang Dilakukannya Saat Temukan Dompet Berisi Uang dan ATM

Rekrutmen Tenaga Ahli DPRK Abdya tak Kunjung Terwujud Hingga Akhir 2019, Ini Penyebabnya

Peringatan 15 Tahun Tsunami Aceh, Fadhlon Tripa : Tsunami Persatukan Umat Manusia

Lebih lanjut sebutnya, bahwa langkah Plt Gubernur Aceh dinilai sudah sangat tepat demi terciptanya kerukunan dalam beribadah di Aceh.

"Selama ini, kajian-kajian di luar I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah telah menjadi benalu dan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat seperti aliran Wahabi dan lainnya. Maka, langkah Plt Gubernur Aceh sudah sangat tepat dan harus dikawal bersama," tegasnya.

Teungku Mahrizani menambahkan, aqidah Ahlussunna wal Jamaah (Asyariyyah dan Maturidiyyah) dengan Mazhab Syafi'i sudah lama dianut oleh muslim Aceh, dan diwajibkan oleh sultan-sultan dalam Kerajaan Aceh.

Seiring dengan adanya surat edaran tersebut , santri Asal Aceh Barat ini juga meminta agar kajian dan pengajian selain Ahlussunnah wal Jamaah harus segera dihentikan demi terciptanya kenyamanan dan menghindari potensi konflik di masyarakat.

"Sebenarnya surat edaran itu juga bentuk lain atau berupa turunan dari qanun dan fatwa MPU selama ini. Maka sudah di atas rel, ulama dan umara sejalan dalam mengayomi umat" tutupnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved