Pilkada Aceh Tahun 2022

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama KIP kabupaten/kota menggelar rapat pimpinan di kawasan Takengon

Pilkada Aceh Tahun 2022
For Serambinews.com
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri. 

* Hasil Kesepakatan KIP Aceh dan Kabupaten

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama KIP kabupaten/kota menggelar rapat pimpinan di kawasan Takengon, Aceh Tengah, pada Senin (23/12) lalu.

Salah satu hasil rekomendasi yang disepakati dalam rapat tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap tahun 2022.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri kepada Serambi, Jumat (27/12), menyampaikan hasil rekomendasi itu sudah disetujui oleh semua komisioner KIP dari seluruh Aceh.

Ada enam dasar hukum yang menjadi sandaran KIP melaksanakan Pilkada Aceh 2022, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 65 ayat (1).

Pasal tersebut berbunyi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

"Berdasarkan pertimbangan hukum, maka kami KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota Se-Aceh untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Aceh yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 harus dilaksanakan pada tahun 2022," katanya.

Begitu juga dengan tiga kabupaten/kota yang masa jabatan Bupati/Wali Kotanya berakhir pada tahun 2023, juga tetap dilaksana pada tahun tersebut tanpa ada pergeseran.

Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Pidie Jaya. Rekomendasi itu dikeluarkan untuk menyikapi rencana pemerintah pusat yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri juga menyampaikan dalam rapim itu pihaknya juga meminta KIP kabupaten/kota untuk segera menyusun semua draf tahapan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada 2022. Draf tahapan dan besaran anggaran itu kemudian diberikan kepada pemerintah dan DPR.

"Jika Pilkada terjadi pada 2022, maka tidak ada alasan pemerintah mengatakan tidak ada anggaran. Tidak ada alasan menyalahkan KIP karena tidak menyusun anggaran. Karena itu kita minta kepada teman-teman kabupaten/kota segera susun draf tahapan dan anggaran, paling lambat bulan Februari 2020," katanya.

Berkoordinasi dengan Mendagri

Mantan Ketua Panwaslih Aceh itu menambahkan, apabila Pilkada tidak terjadi pada 2022, maka uang itu tidak bisa diambil oleh KIP. Disamping itu, KIP Aceh juga mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA segera berkoordinasi dengan Mendagri dan DPR RI untuk memastikan regulasi Pilkada 2022.

"Karena jika Pilkada berlangsung tahun 2024, maka Aceh akan dipimpin oleh Plt (Pelaksana Tugas) selama dua tahun. Jika dipimpin Plt jelas rugi daerah, karena kinerjanya terbatas. Kalau kita memiliki gubernur definitif, bisa melaksanakan tugas secara leluasa," demikian Samsul Bahri. (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved