Breaking News:

Berita Aceh Utara

Setelah Melihat Dampak Galian C di Sawang, Ini Penegasan Haji Uma kepada Pemkab Aceh Utara

Haji Uma berang melihat dampak penambangan Galian C di Krueng Sawang Kecamatan Sawang Aceh Utara terhadap masyarakat sekitar.

For Serambinews.com
ANGGOTA DPD RI asal Aceh H Sudirman alias Haji Uma memperhatikan dampak yang ditimbulkan penambangan Galian C di Krueng Sawang terhadap masyarakat. 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman alias Haji Uma berang melihat dampak penambangan Galian C di Krueng Sawang Kecamatan Sawang Aceh Utara terhadap masyarakat sekitar.

Karena dampak yang ditimbulkan Galian C tersebut sudah sangat parah. Selain merusak jalan juga menyebabkan jembatan, rumah dan kebun warga terancam amblas ke sungai.

Lokasi penambangan Galian C tersebut berada di Gampong Riseh Teungoh, Riseh Baroeh dan Riseh Teunong, Kecamatan setempat.

Untuk sampai ke lokasi tersebut, Haji Uma bersama Tauke Dan (Safrizal) penguasaha Lhokseumawe, staf Hamdani alias Maknu dan Abu Saba, serta sejumlah awak media melintasi jalan alternative yang berlumpur dan bebatuan.

“Kita minta aktivitas penambangan Galian C di Krueng Sawang segera dihentikan, karena dampaknya sudah sangat arah,” ujar Haji Uma kepada Serambinews.com, Kamis (2/1/2020). Haji Uma meninjau lokasi galian C tersebut pada Selasa (31/12/2019).   

Menurut anggota  Komite IV DPD RI, aktivitas penambangan batu gajah sudah berlangsung lama. “Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sebuah pertambangan itu memberikan dampak kemakmuran kepada masyarakat. Tetapi semua itu diabaikan oleh pelaku pengusaha galian c,” ungkap Haji Uma.

Artinya lanjut Haji Uma tidak ada sama sekali bermanfaat bagi masyarakat setempat yang ada hanya merusak lingkungan.

Begini Kejadian Ketika Haji Uma Sampai di Lokasi Galian C Sawang

Walhi Aceh Sebut Ada 252 Pertambangan Galian C yang Tersebar di Aceh, Ini Dampaknya

Polisi Hentikan Aktivitas Galian C di Pinggir Krueng Kalee, Begini Penjelasan DPMPTSP Pidie

“Semua proses izin itu ada di tingkat provinsi, jika memang perizinan tersebut diberikan pihak provinsi tentu rekomendasi itu tetap dilalui oleh pemerintah daerah,” jelas Haji Uma 

Mekanisme pengurusan izin tentu dimulai dari keuchik, dan dinas terkait, tapi keuchik mengaku tidak tahu masalah izin tersebut.

“Berarti ini bisa dikatakan ini ilegal, karena tidak melalui proses dan prosedur hukum untuk perlu dikaji siapa yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kegiatan tersebut.” kata Haji Uma.

Oleh karena itu Haji Uma meminta galian C di Sawang untuk ditutup. “Kita kasih waktu selama sepekan, jika belum dihentikan, maka akan kami pertanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat,” tegas Haji Uma.

Jika tidak direspons oleh dinas terakit, Haji Uma berjanji akan melanjutkan persoalan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (*)

Penulis: Jafaruddin
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved