Kisruh di DPRA Makin Panas,  Fraksi Non-KAB Boikot Rapat Bahas Masalah AKD  

Sementara Hendra Budian mengaku sangat memahami kondisi yang dihadapai Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin sehingga ia tidak dikoordinasikan saat membuat rapat dengan ketua fraksi. Di mana saat ini sudah memasuki tahun 2020 atau sudah tiga bulan anggota DPRA dilantik tapi belum memiliki alat kelengkapan.

"Kita memahami kegelisahan Ketua DPRA untuk segera mencari solusi menyangkut pembentukan AKD. Tapi kami melihat momentumnya belum tepat, biarlah semua cooling down dulu sejenak, sampai semua pihak bisa duduk bersama dengan kepala dingin agar dapat menemukan solusi terbaik bagi DPRA," katanya.

Seperti diketahui, rapat paripurna dengan agenda penetapan AKD di DPRA, pada Selasa (31/12/2019) lalu berakhir ricuh. Kericuhan diduga karena Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ingin menguasai pimpinan komisi V dan VI yang sebelumnya akan diambil oleh Fraksi PNA dan Fraksi PKS.

Suasana rapat mulai tidak kondusif setelah Sekretaris Dewan (Sekwan), Suhaimi, membacakan distribusi anggota dewan dari masing-masing fraksi di DPRA ke dalam alat kelengkapan seperti Komisi, Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar).

Setelah itu, sejumlah anggota DPRA terlihat berbicara dalam suara keras, bahkan empat anggota dewan maju menghampiri meja pimpinan dewan. Mereka memprotes pendistribusian anggota dewan dari partai non-KAB jilid II, seperti Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PPP yang tidak menyebarkan anggotanya secara proporsional atau merata dalam komisi.

Partai Demokrat dan PPP menempatkan anggotanya di komisi V masing-masing sebanyak tiga orang, sedangkan Partai Golkar menempatkan tiga anggotanya di komisi VI. Skema itu dilakukan dengan target dua dari tiga partai nasional itu bisa mendapatkan pimpinan komisi dalam proses pemilihan ketua.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin yang dihubungi Serambi mengaku sudah menyampaikan agenda rapat kepada semua pimpinan DPRA dan pimpinan fraksi.

"Itu masalah normatif saja, tidak perlu dicari-cari kesalahan. Undangan tersampaikan semua dan terkonfirmasi," kata Dahlan.

Sebagai pimpinan DPRA, Dahlan menyatakan hanya menjalankan mandat lembaga agar penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa berjalan cepat. Karena itu, ia mengajak pimpinan DPRA dan fraksi untuk mendiskusikan persoalan pendistribusian nama-nama anggota fraksi di AKD dan menjadwalkan ulang rapat paripurna yang tertunda.

"Kalau ada problem terkait pengisian AKD, kita bicarakan, kita cari jalan keluarnya. Kan sesederhana itu sebenarnya, tapi komunikasinya dengan formallah. Tidak ada masalah sebenarnya, duduk, bangun kesepahaman, kita jadwalkan ulang, jalan. Kan tidak mungkin kita berlarut-larut dengan persoalan yang tidak jelas persoalannya," ujar Dahlan.

Politisi Partai Aceh ini menambahkan, pada prinsipnya DPRA tidak mau berlarut-larut dalam pambahasan AKD.

"Sejatinya sudah selesai urusan seperti ini, kita terus ingin berlari cepat agar bisa bekerja dengan maksimal. AKD salah satu prasyaratnya agar kita bisa bekerja maksimal," ungkap dia.

Sebab saat ini sudah memasukan tahun 2020 dimana anggaran sudah berjalan, sementara DPRA sebagai lembaga kontrol pemerintah belum memiliki AKD. Karena itu, ia mengajak semua pimpinan fraksi untuk duduk bersama membangun persepsi agar persoalan internal cepat selesai.  "Kita ingin ajak (mereka) taat azas dan aturan saja," tegasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengaku prihatin atas deadlock dan ricuhnya paripurna DPRA tentang penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beberapa waktu lalu. Selaku kepala pemerintahan, Nova berharap DPRA berkompromi atas persoalan tersebut.

“Menurut undang-undang, DPRD itu bagian dari pemerintah daerah, jadi harus sinergi. Ya politik itu harus kompromi lah. Harapannya kan begitu, tapi saya tidak bisa terlalu intervensi,” kata Nova kepada Serambi seusai membuka rapat kerja unsur Forkopimda Aceh, bupati/wali kota se-Aceh dengan anggota DPD dan DPR RI asal Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (6/1/2020).