Irmawan: Pembentukan AKD Harus Mengedepankan Kepentingan Umum

“Kita ini sedang membangun kepentingan besar yaitu membangun Aceh secara keseluruhan, tentu untuk hal ini kita harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan kelompok,” katanya.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWA.COM, BANDA ACEH – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Irmawan mengatakan, Aceh harus dibangun secara bersama-sama.

Karena itu, penting bagi rakyat memelihara kebersamaan.

Agar tujuan untuk menciptakan 'Aceh Hebat' bisa terwujud.

“Kita ini sedang membangun kepentingan besar yaitu membangun Aceh secara keseluruhan, tentu untuk  hal ini kita harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan kelompok,” katanya.

Pernyataan tersebut, disampaikan Irmawan kepada Serambinews.com, Kamis (9/1/2020).

Menanggapi kisruh perebutan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRA.

• Seratusan Peserta Seleksi CPNS di Lhokseumawe tak Ambil Nomor Ujian Sesuai Jadwal, Begini Nasibnya

“Kita harus memelihara kebersamaan harus mengutamakan kepentingan bersama, terkait AKD kita minta masing-masing kelompok untuk tidak mengedepankan kelompoknya,” ujar dia.

Anggota DPR RI ini mengajak semua pihak, untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

Karena kalau perbedaan tersebut terus berkepanjangan yang rugi adalah rakyat.

“Karena semua kepentingan akan tersandera, maka saya berharap dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat masalah ini bisa segera terselesaikan,” pungkasnya.

Selain PKB, sebelumnya Ketua DPW PPP Aceh, Tgk Amri M Ali juga menyampaikan bahwa kekisruhan yang terjadi akibat perebutan AKD sangat memprihatinkan.

“Pada dasarnya semua anggota DPRA adalah pemimpin umat. Mereka seharusnya mampu memperlihatkan sikap kedewasaan dalam berpolitik,” katanya.

• Ribuan Ikan Mati Mendadak di Keramba Aliran Sungai Cunda Lhokseumawe, Tim Ahli Ambil Sampel

Semua sikap egois dan ingin menang sendiri, menurut Tgk Amri, harus ditinggalkan.

Sebaliknya, sikap arif, bijak, dan berjiwa besar harus dikedepankan.

Untuk kepentingan masyarakat dan Aceh secara umum.

“Anggota DPRA adalah wakil rakyat yang diamanahkan untuk memikirkan nasib rakyat setiap waktu. Berbagai fasilitas mulai dari gaji, tunjangan, SPPD dan fasilitas lainnya diberikan, agar mereka memiliki kemudahan dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna dengan agenda penetapan AKD di DPRA, Selasa (31/12/2019) berakhir ricuh.

Kericuhan diduga, karena Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ingin menguasai pimpinan komisi V dan VI.

Sebelumnya, komisi tersebut akan diambil oleh Fraksi PNA dan Fraksi PKS.

• Tasya, Mahasiswi yang Jago Bernyanyi, Gunakan YouTube dan Instagram untuk Asah Kemampuan

Suasana rapat mulai tidak kondusif, setelah Sekretaris Dewan (Sekwan), Suhaimi membacakan distribusi anggota dewan.

Dari masing-masing fraksi di DPRA ke dalam alat kelengkapan.

Seperti Komisi, Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar).

Setelah itu, sejumlah anggota DPRA terlihat berbicara dalam suara keras.

Bahkan, empat anggota dewan menghampiri meja pimpinan dewan.

Mereka memprotes pendistribusian anggota dewan dari partai non- KAB jilid II.

Seperti Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PPP tidak menyebarkan anggotanya secara proporsional atau merata dalam komisi.

Partai Demokrat dan PPP, menempatkan anggotanya di komisi V masing-masing sebanyak tiga orang.

Sedangkan Partai Golkar menempatkan tiga anggotanya di komisi VI.

Skema itu dilakukan, dengan target dua dari tiga partai nasional itu bisa mendapatkan pimpinan komisi dalam proses pemilihan ketua. (*)

• Kapolda Aceh Rio S Djambak Resmikan Pemakaian Gedung Polres Subulussalam, Ini Videonya