Juni, Dewan Berkantor di Lhoksukon

LHOKSUKON – Anggota DPRK Aceh Utara periode 2019-2024 pada Juni mendatang akan berkantor di gedung baru kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Karena itu, diharapkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) setempat dapat segera menyelesaikan pekerjaan finishing.

Janji tersebut disampaikan Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat didampingi Kepala Dinas PRKP, Ir Azmi MT dan anggota dewan lainnya, dalam wawancara dengan Serambi disela-sela kunjungan pada Senin (13/1/2020). Kunjungan pimpinan dewan bersama unsur pimpinan komisi tersebut untuk melihat kondisi kantor DPRK ini.

Anggota dewan yang hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Ketua komisi I, H Ismed Nur Aj Hasan SSos, Ketua dan Wakil Komisi III Razali Abu, Mulyadi AMd, Sekretaris Jufri Sulaiman SSos MAP dan anggota Tgk Azhari Abdul Manan. Lalu, Ketua Komisi IV Nazrizal/Cek Bay,  Sekretaris Anzir SH bersama anggota, Misbahul Munir ST, Terpiadi dan Zulkifli. Kemudian, ketua komisi V Nazir Abubakar Ar dan Sekwan, Azhari Hasan.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRK bersama anggota melihat ruang paripurna yang berada di lantai dua. Kemudian melihat empat ruangan untuk pimpinan dewan, lalu ruangan komisi satu persatu, dan lainnya.

“Sebelumnya kita sudah mengadakan rapat dengan anggota dari unsur pimpinan komisi. Mereka menyatakan semua setuju untuk segera berkantor di Lhoksukon. Karena itu, kami sudah komit pada bulan enam (Juni) akan menempati kantor baru ini, meskipun belum begitu selesai,” tegas Arafat.

Sebab lain yang menyebabkan mereka sepakat pindah pada Juni mendatang atas permintaan masyarakat Aceh Utara. “Untuk mobiler nanti kita akan menggunakan mobiler di gedung dewan lama yang masih dipakai, untuk menghemat anggaran. Namun, bila ada yang tak bisa digunakan lagi, baru ditambahkan,” ujar Arafat.

Karena itu, kata Arafat, pihaknya meminta supaya dinas memfokuskan pembangunannya ke dalam kantor dulu seperti penyediakan air, pemasangan AC, dan listrik. Sedangkan untuk ruangan perlu difokuskan sekarang untuk komisi, badan legislasi dan ruang sekretariat. “Kita sudah minta agar anggaran 12 miliar pada tahun 2020, pembangunanya difokuskan ke dalam dulu,” pungkas Arafat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Aceh Utara, Ir Azmi MT kepada Serambi kemarin menyebutkan, dirinya akan segera konsultasi dengan Bupati agar proses pelelangan bisa dipercepat dalam tahun ini, sehingga bagian dalam kantor dapat segera diselesaikan. Karena, biasanya lelang baru dimulai pada April. “Saya berterimakasih ke dewan, dengan kunjungan tersebut kami sudah mengetahui mana yang perlu diprioritas,” ujar Azmi.

Disebutkan, kantor dewan tersebut dibangun pada 2014-2016 dengan sistim kontrak multiyear (tahun jamak) dengan anggaran Rp 40 miliar. Namun, tahun 2017-2018, karena defisit anggaran, sehingga pembangunan tertunda. Pembangunan baru dapat dilanjutkan pada tahun 2019 dengan dana Rp 2 miliar dan Tahun 2020 Rp 12 miliar. “Kita akan upayakan agar bisa selesai sesuai target dewan,” tegas Azmi. (jaf)