PGRI Desak MPR Perjuangkan Nasib Guru Honorer, Dari Upah Minimum Hingga Pengangkatan PNS atau PPPK

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer di seluruh Indonesia.

“Selama ini PGRI tidak hanya diam saja mendengarkan teriakan, jeritan dari guru honorer,” tulis Ketua PGRI Provinsi Aceh Al Munzir, dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Selasa (4/2/2020).

“PGRI mengetahui betul perjuangan dan pengorbanan guru honorer yang telah mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini,” lanjut Al Munzir.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh PGRI adalah dengan mendesak para pihak terkait untuk ikut peduli dengan nasib guru honorer.

Dalam kaitan itu pula, Selasa kemarin, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., memimpin rombongan Pengurus Besar PGRI mendatangi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Senayan, Jakarta.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi didampingi oleh para Ketua PB PGRI, antara lain Dian Mahsunah; Huzaifa Dadang; Irman Yasin Limpo.

Turut pula hadir Wasekjen PB PGRI Dudung Abdul Qadir, Bendahara Basyaruddin Thayib, Kadep Pembina dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Mansur Arsyad, Kadep Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan Racmawaty, Kadep Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa Mustafa Kemal, serta Ketua PGRI Provinsi Aceh Al Munzir.

Pengurus Besar PGRI ini melakukan audiensi dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang didampingi oleh Kabag. Set. Ketua Agus Subagyo, Tenaga Ahli Dwi Nugroho dan Hasbi, di Gedung Nusantara III.

Setelah memperkenalkan kepengurusan PGRI yang baru, mereka meminta Ketua MPR untuk hadir dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) yang akan diselenggarakan oleh PGRI pada 21-23 Februari 2020 di Jakarta.

“Alhamdulillah Pak Bambang Soesatyo bersedia hadir, sekaligus akan menandatangani MoU tentang sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ketua MPR yakin para guru lah yang akan tetap mampu menjaga 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika,” tulis Al Munzir. 

• Al Munzir Dilantik Jadi Ketua PGRI Aceh Besar, Disaksikan Presiden Persatuan Guru Brunai Darussalam

Selanjutnya Unifah menyampaikan persoalan data guru yang terdapat di dapodik.

Dari jumlah guru secara keseluruhan, kurang lebih 3 juta guru yang terdata, hanya sekitar 45% yang berstatus PNS.

Sisanya 55% adalah guru honor baik K2 maupun non-K.

“Masalah ini sangat serius untuk segera dicarikan solusinya. Suka tidak suka guru honor sudah berbakti kepada bangsa dan negara, sehingga Ketua Umum PB PGRI memohon kepada Ketua MPR mendorong untuk segera menuntaskan guru honorer dengan mengangkat menjadi PNS atau PPPK,” kata pria yang akrab disapa Adun Munzir ini. 

“Bagaimana bicara mutu, dan merdeka belajar jika masih ada  guru  yang dibayar sangat rendah dan tidak manusiawi,” lanjutnya.