‘Bergerilya’ di Kementerian untuk Kepentingan Aceh  

H Ruslan M Daud (HRD) adalah politisi Partai Kebangkitang Bangsa (PKB) asal Aceh duduk di Komisi V DPR RI. Saat reses di penghujung Desember 2019 sampai awal Januari 2020, HRD mendatangi daerah pemilihan (Dapil) Aceh II didampingi pejabat dari kementerian terkait. Ia bertemu dengan banyak kalangan seperti ulama, cendikiawan, pemuda, LSM, pemerintah daerah, dan lain-lain. Ruslan dan rombongan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat dan kemudian langsung mencarikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mengemuka.

Lahir di Samalanga, Bireuen 1970, HRD adalah alumni Dayah MUDI Mesra Samalanga. Ia pernah memimpin Bireuen pada periode 2012-2017.  Sebelumnya, HRD menekuni dunia bisnis di Malaysia hingga mengantarkannya menjadi salah satu saudagar berdarah Aceh yang diperhitungkan di negeri jiran tersebut. Bahkan, Ruslan pernah dipercayakan menjadi Direktur Aceh World Trade Centre (AWTC). Sebelumnya, ia juga aktif di  GAM dan setelah damai mendirikan Partai Aceh bersama tokoh GAM lainnya.

Latar belakangnya sebagai santri dan kedekatannya dengan sejumlah ulama di Aceh menjadi salah satu modal besar yang  mengantarkan HRD ke Senayan melalui PKB. Lalu apa saja yang ia temukan saat reses dan apa tindak lanjut yang perlu diambil setelah reses? HRD menuturkannya kepada wartawan Serambi, Fikar W Eda, dalam satu percakapan di ruang kerjanya Lantai 14 Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020) lalu. Berikut petikan wawancaranya:

Anda baru  saja menyelesaikan masa reses pertama sebagai anggota Komisi V DPR RI. Apa yang  Anda peroleh?

Banyak sekali aspirasi yang disampaikan. Saya bertemu banyak kelompok masyarakat  di kabupaten/kota Dapil  Aceh II. Meski tupoksi saya di Komisi V membidangi infrastruktur,  aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak hanya sebatas infrastruktur namun ada beragam masukan. 

Bisa dijelaskan lebih rinci, bagaimana maksudnya?

Begini. Semua stakeholder menyampaikan kebutuhan terkait infrastruktur. Karena kebanyakan masyarakat kita di Aceh petani, tentu mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur pertanian seperti irigasi, waduk, jalan atau jembatan untuk mengangkut hasil pertanian. Sementara masyarakat kota membutuhkan pasar yang bersih, lingkungan yang nyaman dan kesedian air bersih yang memadai dan lain-lain. Begitu juga tokoh ulama dan kalangan pesantren menyampaikan kebutuhan infrastruktur kedayahan. Belum lagi masyarakat Aceh yang membutuhkan rumah layak huni serta lingkungan yang bersih. Inilah sebagian kecil dari begitu banyak keluhan masyarakat yang saya dengar selama reses di Dapil Aceh 2.

Menurut penilain Anda, apakah infrastruktur di Aceh masih sangat kurang?

Sangat kurang dalam berbagai aspek. Misalkan infrastruktur pertanian seperti irigasi. Terdapat banyak irigasi yang membutuhkan perbaikan total di semua kabupaten/kota dalam dapil Aceh II. Begitu juga infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian besar pemerintah pusat terutama jalan-jalan nasional termasuk juga fasilitas keselamatan pengguna jalan.   Di Kota Lhokseumawe misalnya, Wali Kota minta dibangun Jembatan Evakuasi yang menghubungkan Pusong dengan Kandang, Bupati Aceh Timur meminta dibangun Jalan Elak Kota Idi.  Begitu juga dengan Wali Kota Langsa yang meminta dibangun Jalan Lingkar Kota Langsa, masyarakat Bireuen meminta segera dibangun jalan dua jalur, pengaman pantai dan daerah aliran sungai. Tidak kalah pentingnya juga infrastruktur perhubungan laut dan udara yang dapat  menghubungkan Aceh dengan wilayah lain termasuk luar negeri dengan mudah.

Menurut Anda, apakah kondisinya sudah sangat mendesak?

Kalau kita dengar suara rakyat, mereka maunya segera ada perbaikan. Sebab mereka sangat butuh. Kalau perlu besok selesai..ha..ha..begitulah besarnya harapan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur.

Menurut Anda, infrastruktur apa saja yang paling mendesak?

Keadaannya sama. Mulai dari Irigasi, Jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan dan lain-lain. Intinya, masyarakat semua butuh sebab terkait langsung dengan kehidupan mereka. Perlu juga dicatat bahwa infrastruktur yang adil dan merata adalah bagian dari instrumen pelekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Lalu apa yang akan Anda lakukan terkait semua aspirasi itu?

Saya himpun semua. Kita susun dan kita sampaikan sesuai bidang masing-masing. Komisi V bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS dan sebagainya. Jika aspirasi masyarakat bukan bahagian dari Tupoksi saya di Komisi V, saya siap menjembataninya dengan komisi terkait. PKB punya kader di semua komisi dan kami saling bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing.

Apakah kementerian terkait langsung menindaklanjuti seluruh usulan tersebut?

Tentu saja butuh pengawalan yang serius. Kita harus berkomunkasi dengan mitra kerja terutama dengan pengambil kebijakan. Sebagai contoh, saya sedang memperjuangkan pembangunan kereta api di Aceh. Akhir pekan lalu, saya memfasilitasi pertemuan Bapak Plt Gubernur Aceh, saya, dan Bapak Menteri Perhubungan untuk memikirkan solusinya supaya pembangunan kereta api di Aceh dapat dipercepat. Intinya, saya datang dan bahas semuanya. Ya semacam gerilya..lah.  Kalau  dulu ada istilah gerilya di hutan, sekarang kita gerilya di kementerian ...ha..ha..

Dulu Anda Bupati Bireuen 2012-2017, sekarang anggota DPR RI. Apa bedanya?

Jelas berbeda. Secara fungsi, Bupati menjalankan fungsi eksekutif. Sementara DPR  menjalankan fungsi legislasi, pengganggaran dan pengawasan. Secara ruang lingkup kerja, jelas lebih luas jangkauannya sebagai anggota DPR RI. Kalau sebagai Bupati, saya cuma bisa mengelola satu kabupaten. Sementara anggota DPR RI, punya kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang-Marauke. Tentu saja sebagai perwakilan dari Aceh, saya mengutamakan kepentingan Aceh, lebih khusus lagi di delapan kabupaten/kota dalam dapil Aceh II.

Selama reses, Anda juga menyempatkan diri bertemu pengurus NU dan PKB sekaligus. Apa misinya?

Begini, secara historis PKB didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai instrumen politik warga nahdliyin. Meski sekarang tidak semua anggota NU ada di PKB, tapi faktanya PKB lahir dari NU. Jadi, mengeratkan PKB dengan NU adalah sebuah keniscayaan. Alhamdulillah, semangat ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di Aceh terutama NU dan PKB serta warga nahdliyin.

Banyak pihak menilai Anda fokus memperjuangkan kepentingan dayah, apa yang melatarbelakangi Anda?

Ada amanah dari Abu Mudi selaku Ayah Rohani saya. Kalau para alumni tidak mendirikan pesantren, maka bantulah dayah melalui cara lain. Sebagai alumni dayah yang berkecimpung di dunia politik, saya membantu sesuai kapasitas saya melalui jalur politik. Bagi saya, ini juga merupakan bagian yang tidak terlepas dalam menyukseskan pendidikan dayah.

Untuk mendorong percepatan pembangunan Aceh, apa yang dibutuhkan?

Pertama kita harus kompak dan bersatu. Eksekutif dan legislatif di Aceh harus solid. Begitu juga anggota DPR dan DPD RI asal Aceh harus seirama dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh. Demikian juga ulama dan umara harus bahu-membahu dalam membangun Aceh. Intinya, ketika dihadapkan untuk kepentingan Aceh, kita harus satu suara walaupun latar belakang politik berbeda-beda.

Anda dikenal begitu intensif di Komisi V, termasuk skala publikasi yang begitu luas. Bahkan banyak yang mengatakan, Anda mau maju ke pemilihan gubernur Aceh. Apakah ini benar?

Ha..ha...rupanya ini yang dikejar, kayaknya ini pertanyaan inti. Apakah ini termasuk pertanyaan orderan? Ha..ha…Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ingin fokus di DPR. Sebab, ini yang diamanahkan oleh para Abu dan rakyat di pundak saya. Jadi, saya tegaskan bahwa saya belum ada keinginan untuk maju di pemilihan gubernur. Biarkan saya emban tugas sebagai wakil rakyat dulu. Namun, saya siap memperjuangkan kandidat gubernur yang direkomendasikan oleh ulama. Sebab, saya yakin bahwa yang direstui oleh ulama tentu yang terbaik untuk Aceh ke depan. (*)