Senator Aceh Pastikan 32 Nelayan Aceh di Thailand Sehat  

BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk mendampingi 32 nelayan Aceh yang saat ini ditahan di Thailand. Informasi dari Kemenlu, kondisi 32 nelayan tersebut sehat.

"Saya perhatikan, langkah-langkah yang diambil sudah baik. Saya hanya berharap jangan di awal saja, tapi harus ada pendampingan dan perhatian terus menerus hingga masalah tuntas," kata Senator Aceh tersebut kepada Serambi, Jumat (7/2/2020).

Kepada Serambi, Fadhil juga mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha baru-baru ini. Sesuai penjelasan Kemenlu, Fadhil mengatakan, ke-32 nelayan Aceh yang ditangkap itu dalam keadaan sehat.

Pihak Kemenlu kepada Fadhil menjelaskan, pada 21 Januari 2020, Royal Thai Navy (RTN) melakukan penangkapan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia, yaitu KM Perkasa dan KM Mahesa yang di dalamnya terdapat 33 WNI (menurut data Kemenlu).

Dari 33 WNI tersebut, 30 WNI merupakan WNI dewasa, sedangkan 3 WNI lainnya merupakan anak di bawah umur. Setelah penangkapan dilakukan, kedua kapal tersebut ditarik ke markas RTN di pangkalan Thap Lamu, Provinsi Phang Ngah, sekitar sembilan jam perjalanan dari KRI Songkhla.

Saat ini, kata Fadhil, kasus ini masih berada dalam proses sidik di polisi Phang Ngah dan belum dilimpahkan ke Jaksa. Masa sidik akan memakan waktu 48 hari dan dapat diperpanjang. "Terkait dengan jadwal sidang, Otoritas Thailand akan menginformasikan KRI Songkhla 1 minggu sebelum sidang dilakukan kata mereka," ujar Fadhil.

Informasi yang diperoleh Fadhil, tuduhan yang dijatuhkan kepada 33 nelayan itu, ialah pelanggaran UU Perikanan karena kapal dilengkapi alat pencarian ikan berupa trawl, alat navigasi dan sejumlah besar awak kapal untuk ukuran kapal nelayan tradisional sehingga ditemukan bukti kuat adanya pencurian ikan di ZEE Thailand.

Adapun langkah-langkah yang sudah diambil, KRI Songkhla telah memberangkatkan Tim Konsuler ke Phang Nga guna memastikan adanya bantuan kekonsuleran terhadap 33 WNI tersebut pada Kamis, 23 Januari 2020 pagi.

Tim Konsuler KRI Songkhla telah tiba di pangkalan Royal Thai Navy untuk menyambut ke-33 WNI tersebut bahkan sebelum proses penarikan kapal selesai dilakukan. Menurut Fadhil, bantuan kekonsuleran yang diberikan meliputi tenaga penerjemah, bimbingan untuk pemahaman proses hukum yang akan dihadapi di Thailand.

Termasuk juga penelusuran dokumen WNI dan mengantisipasi pengambilan data biometrik untuk keperluan dokumen perjalanan RI bagi WNI yang tidak memiliki paspor. "Juga pemantauan kondisi kesehatan ke-33 WNI serta memfasilitasi komunikasi dengan keluarga yang bersangkutan di tanah air," katanya.

KRI Songkhla menurut Fadhil juga telah memfasilitasi pemilik kapal untuk bertemu dengan seluruh WNI yang berada dalam kapal tersebut dan telah meminta pemilik kapal untuk mengayomi keluarga seluruh WNI tersebut di Indonesia.

"Terkahir katanya, KRI Songkhla telah menginformasikan kepada Gubernur Aceh mengenai perkembangan dan penanganan yang telah dilakukan terkait kasus tersebut," ujar Fadhil.

Saat ini, ke-33 WNI yang berasal dari Aceh Timur itu telah ditemui oleh Tim Konsuler dan berada dalam kondisi sehat. 30 WNI dewasa tersebut ditempatkan di penjara Phang Nga, sedangkan 3 WNI di bawah umur ditempatkan di rumah penitipan anak di Phuket. (dan)