Aceh Provinsi Sejuta Plt

Ini Empat Tuntutan Massa yang Demo Kantor Gubernur Aceh

Sekelompok massa melakukan demonstran di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (10/2/2020).

Ini Empat Tuntutan Massa yang Demo Kantor Gubernur Aceh
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Massa dari Gerakan Aceh Hebat melakukan foto bersama dengan Kepala BKA, Iskandar dan Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani seusai aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (10/2/2020). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sekelompok massa melakukan demonstran di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (10/2/2020).

Massa yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Hebat menuntut Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah agar segera mengangkat pejabat definif pada instansi yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Koordinator Aksi, Darmansyah dalam orasinya menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan pihaknya karena prihatin dengan banyaknya pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang masih menjabat Plt.

Dalam aksi itu, massa menyampaikan empat tuntutan yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian (BKA) Aceh, Iskandar bersama Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani yang menyambut mereka.

Pertama, Pemerintah Aceh dalam menentukan jabatan eselon harus bersikap transparan, akuntabilitas dan keterbukaan publik sebagai bagian dalam mendukung program keterbukaan publik.

Terkait Kerusakan Jalan Bulohseuma, Pengawas: Itu Masih dalam Tahap Pemeliharaan

Anak Karen Pooroe Meninggal, Bagaimana Status Marshanda Selaku Pemilik Apartemen?

Dua Peserta Raih Nilai Passing Grade Tertinggi Sementara di Bener Meriah, Ini Nama-Namanya

“Publik wajib mengetahui siapa yang akan melayani dan siapa yang akan membuat kebijakan atas asas hak kepentingan rakyat,” teriak Darmansyah melalui pengeras suara sambil sesekali berteriak hidup mahasiswa.

Kedua, Pemerintah Aceh harus profesional dalam menempatkan bawahannya sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki, khususnya untuk eselon II.

Ketiga, Pemerintah Aceh harus tegas dalam menentukan jabatan eselon serta menetapkan jabatan eselon secara definitif, bukannya Plt.

Keempat, medesak Plt Gubernur Aceh agar lebih jeli dalam menempatkan dan mengangkat pejabat eselon II dengan mengedepankan aturan-aturan yang berlaku dan melibatkan tim Baperjakat, bukan kelompok tertentu. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved