Wali Nanggroe Tagih Janji MoU ke Presiden  

Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Kamis (13/2/2020)

Wali Nanggroe Tagih Janji MoU ke Presiden   
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) berjalan bersama mantan petinggi GAM Malik Mahmud Al Haythar (dua kanan) dan Muzakir Manaf (tengah) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). 

JAKARTA - Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Kamis (13/2/2020). Ia didampingi Ketua PA/KPA Pusat, Muzakir Manaf (Mualem),  Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, tokoh GAM, Darwis Jeunieb, dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Mohammad Raviq.

Pertemuan tersebut antara lain membahas tentang implimentasi isi perjanjian damai MoU Helsinki antara RI dengan Gerakan Aceh Merdekan (GAM) 15 tahun silam.

"Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya Pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik Mahmud usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, dan Agung Laksono selaku anggota Watimpres.

Menurut Malik Mahmud, setelah 15 tahun perdamaian Aceh dengan RI, arah pembangunan dan ekonomi dinilai belum berjalan maksimal. Karenanya, Malik  berharap naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan agar segera dituntaskan.

Kepada Presiden, Malik Mahmud juga mengungkapkan persoalan lain dalam perjanjian MoU yang belum selesai, yakni terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan, kemudian soal perekonomian, hingga investasi.

"Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," jelasnya didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," sambung Malik.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi langsung merespon harapan Malik Mahmud. "Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada kesempatan itu mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

Mewakili Presiden, Muldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM. "Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah," jelas dia.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved