Kisah Sekolah di Aceh, Dana BOS Terlambat Honor Guru Kontrak Terancam

Terlambatnya penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ternyata tidaknya hanya membuat kepala sekolah terjepit

Kisah Sekolah di Aceh, Dana BOS Terlambat Honor Guru Kontrak Terancam
SERAMBI/YULHAM
Aparat Desa memperlihatkan kondisi sekolah di Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat yang tidak difungsikan, Jumat (8/2/2020). 

Terlambatnya penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ternyata tidaknya hanya membuat kepala sekolah terjepit dalam menjalankan kegiatan operasional sekolah, tetapi juga menyebabkan penundaan pembayaran honor guru kontrak dan petugas pustaka.

HAMPIR semua kepala sekolah (Kepsek) sepertinya menghadapi persoalan yang sama ketika dana BOS terlambat cair. Mereka harus menggunakan dana pribadi untuk menalangi kegiatan operasional sekolah. Selain itu juga ada yang menjual emas hingga berutang kepada toko penyedia alat tulis kantor (ATK) dan buku.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kepala SDN 13 Kuala Batee, Gampong Lama Tuha Aceh Barat Daya (Abdya), Zulbaili. Ia terpaksa menggunakan dana pribadinya untuk pengadaan bahan operasional sekolah yang dibutuhkan, seperti kertas, spidol, kapur, termasuk peralatan kebersihan.

SDN 13 ini berada di lokasi terpencil dengan jumlah murid sebanyak 70 orang dan guru sebanyak 13 orang, delapan di antaranya berstatus PNS dan sisanya guru honor. Selain itu juga ada tambahan satu orang lagi, yakni penjaga sekolah.

Kepala SMPN 1 Kuala Batee, Kafrawi, juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengaku harus menalangi kebutuhan operasional sekolah dengan menggunakan uang pribadinya. “Kebutuhan ATK kami tanggulangi dulu dengan dana pribadi, sedangkan belanja barang dan jasa yang butuh anggaran lumayan besar ditunda dulu menunggu cairnya dana BOS,” ujar Kafrawi.

Ia menyampaikan, hampir semua kepala sekolah mengalami hal seperti dirinya, terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah. Jika tak ingin menggunakan dana pribadi, maka pilihan lainnya adalah berutang kepada toko buku.

“Ya, habis mau bagaimana. Tak mungkin bahan operasional tak tersedia saat dibutuhkan,” imbuh Kepala SMAN Tunas Bangsa, Arianto.

Oleh karena itu, mereka berharap dana BOS agar segera cair. Sebab dampaknya tidak hanya membuat kepala sekolah kelimpungan menutupi kebutuhan operasional, tetapi honor guru kontrak dan petugas pustaka juga juga ikut terancam.

“Jika tidak cair sampai Maret, maka honor guru honorer, petugas pustaka (bukan tenaga guru kontrak daerah) triwulan I bisa macet,” imbuh salah seorang kepala sekolah.

Sekolah di Kota Langsa juga mengaku belum menerima pencairan dana BOS tahap I 2020. Informasi yang dihimpun Serambi, saat ini operasional mendesak di sekolah mulai terganggu. Di antaranya seperti biaya tagihan listrik, internet, telepon, gaji guru bakti, biaya ATK, biaya rehab bangku siswa, dan biaya lainnya.

"Sekarang kami terpaksa mencari dana talangan pribadi untuk membayar rekening listrik dan internet, karena jika tak bayar setiap bulannya akan diputus," ujar sumber di sekolah yang minta namanya tak disebut. Namun yang ia sayangkan, gaji guru bakti juga akan tertunggak. Padahal guru bakti hanya mendapat imbalan honor, berbeda dengan guru PNS yang selalu rutin menerima gaji setiap bulan.

Madrasah tak masalah

Nah berbeda halnya dengan madrasah. Kepala Kankemenag Abdya melalui Kasi Pendis, Adihar SPdI MA kepada Serambi mengatakan, pencairan dana BOS untuk madrasah (MIN,MTsN dan MAN) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) lancar-lancar saja.

Ia menjelaskan, dana BOS untuk madrasah sudah masuk dalam DIPA yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker). Satker Pengelolaan Dana BOS untuk MIN berada di Kasi Pendis pada Kemenag. Kepala sekolah mengajukan LPJ atau kebutuhan operasional kepada Satker. Lalu diusulkan kepada KPPN Tapaktuan. Kemudian dana BOS ditransfer ke rekening bendara pembantu di sekolah sesuai kebutuhan yang diajukan.

Sedangkan untuk MTsN dan MAN, Satker Pengelolaan Dana BOS berada di setiap sekolah bersangkutan. Satker mengajukan kebutuhan dana BOS kepada KPPN Tapaktuan untuk pencairan dana BOS, kemudian ditransfer ke rekening sekolah. Skema pencairan dana BOS madrasah seperti itu, menurut Adihar sudah berjalan beberapa tahun. “Kebutuhan dana BOS madrasah bisa cair pada bulan Januari sesuai permintaan kepala sekolah,” katanya. (zainun yusuf/zubir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved