Antara Instruksi Presiden dan Eksekusi di Lapangan
Dari pembicaraan dengan sejumlah pihak di India tergambar langkah-langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas enam poin kesepakatan
lihat foto
* Mengoneksikan Aceh dengan Andaman & Nicobar (1)
Dari pembicaraan dengan sejumlah pihak di India tergambar langkah-langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas enam poin kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, terkait pembangunan Aceh dan Andaman.
Delegasi Pemerintah Aceh yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, melakukan kunjungan kerja selama lima hari (16-20 Februari 2020) ke India. Kunjungan ini merupakan follow up dari pertemuan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada KTT Asean-India di Bangkok, 4 November 2019, dan menindaklanjuti hasil pertemuan First Meeting Joint Task Force (JTF) di Banda Aceh pada 7 Desember 2019.
Sebelum kunjungan delegasi Aceh ke India, follow up terhadap hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Narendra Modi, juga sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, dengan Menlu India, Dr Subrahmanyam Jaishankar, di New Delhi, pada Jumat, 13 Desember 2019 lalu.
Ada enam poin yang disepakati oleh kedua kepala negara itu terkait Aceh dan Andaman. Kesepakatan dimaksud adalah bidang perdagangan dan investasi, konektivitas Aceh dan Andaman & Nicobar, pembangunan infrastruktur Sabang dan Kepulauan Andaman, pembangunan berkelanjutan bidang sumber daya kelautan dan perikanan, pariwisata, serta pertukaran budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Karena itu, dalam kunjungan pertamanya ke India, Plt Gubernur Aceh membawa serta kepala SKPA terkait. Antara lain, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Bukhari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Aulia Sofyan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Jamaluddin, Kepala Biro Hukum, Amrizal J Prang, serta dua staf khusus Plt Gubernur Aceh, Iskandar MSc dan Iqbal Farabi.
Ikut pula Plt Wakil Ketua BPKS Islamuddin bersama Direktur Investasi dan Bisnis BPKS Teuku Ardiansyah, serta Kepala Pelabuhan BPKS Zulkarnaini. Sementara dari kalangan dunia usaha ada Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Makmur Budiman, Wakil Ketua Kadin Jafaruddin dan Cipta Purnama, serta pengusaha nasional asal Aceh, Ismail Rasyid.
Delegasi Pemerintah Aceh ke India turut didampingi oleh dua perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di New Delhi, Rizki Multazam. Wakil Rektor III Unsyiah, Dr Hizir Sofyan, juga ikut bergabung saat pertemuan dengan Gubernur Tamil Nadu, dan pembicaraan rencana kerja sama bidang pendidikan dengan University of Madras di Chennai, Tamil Nadu.
Selama lima hari di India, delegasi Pemerintah Aceh melakukan Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri India, Menteri Perdagangan dan Industri India, Gubernur Chennai Tamil Nadu, dan Letnan Gubernur Andaman Nicobar, serta pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tamil Nadu serta Kadin Andaman & Nicobar.
"Saya dapat pesan dari Pak Presiden agar segera merealisasikan kerja sama ini," kata Nova dalam pertemuan dengan Duta Besar RI di New Delhi, Sidharto Reza Suryodipuro, di Kedubes RI New Delhi, Senin (17/2/2020). Nova berharap Dubes RI dan perwakilan Kemenlu yang hadir dalam pertemuan tersebut memberikan dukungan penuh untuk segera mewujudkan instruksi Presiden Joko Widodo ini.
Daftar potensi ekspor
Dari pembicaraan dengan sejumlah pihak di India tergambar langkah-langkah yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas enam poin kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, terkait pembangunan Aceh dan Andaman.
Di bidang perdagangan, kedua negara sudah mengidentifikasi daftar potensi ekspor (material konstruksi, dan komoditi kelapa). “Pengusaha dari kedua wilayah, Aceh Indonesia dan Andaman India akan membahas kebutuhan teknis dari masing-masing pihak dalam waktu 3 bulan,” kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Di bidang konektivitas, kedua pihak berkomitmen mendorong direct flight (penerbangan langsung) antara Port Blair dan Banda Aceh. “Pemerintah India sudah sampaikan tender untuk membuka jalur penerbangan. Kami harapkan dukungan Presiden RI untuk mendorong maskapai penerbangan Indonesia berpartisipasi pada tender dimaksud,” harap Nova.
Di bidang konektivitas laut, hasil pre-feasibility study pengembangan pelabuhan Sabang akan disampaikan pada Maret 2020. Sementara di bidang pariwisata, akan diadakan Joint Promotion bersama dalam destinasi pariwisata dan tour operator pariwisata, serta pertukaran budaya pada bulan Juni-Juli atau November mendatang.
