Penanganan Bencana di DAS Lawe Alas Singkil Jadi Proyek Strategis Nasional

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait pentingnya pengendalian bencana banjir di jalur daerah aliran sungai (DAS) Lawe Alas Singkil.

Dalam Rakor yang dipimpin langsung oleh Kepala Kepala BNPB Doni Monardo ini diusulkan penanganan bencana di DAS Lawe Alas Singkil sebagai proyek strategis nasional.

"Muara Rakor adalah membebaskan lima daerah tadi dari banjir tahunan. Kelima daerah itu adalah Kabupten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Kota Subulussalam. Sesuai hasil Rakor tersebut akan dibentuk wadah khusus untuk mempercepat penyiapan kajian dan DED sebagai bahan program ke Pusat," kata Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran melalui Kalak BPBD Aceh Selatan, Cut Sazalisma S.STP kepada Serambi, Kamis (27/02/2020).

Rakor yang berlangsung di lantai 15 Graha BNPB ini, lanjut Cut Sazalisma turut dihadiri oleh Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, anggota DPR-RI asal Aceh, yakni TA Khalid, Salim Fachri, Irmawan, Nasir Jamil dan Rafl Kande, anggota DPD RI Fadil Rachmi dan Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dan anggota DPRA, Irfanusir.

"Dalam rapat unsur pusat yaitu kementerian sangat mendukung program ini dan pihak DPR RI siap mengawal program penanganan DAS Lawe Alas Singkil ini," ungkapnya melalui pesan WhatsApp kepada Serambinews.com.

Kemudian, lanjut Cut Sazalisma, untuk mempersiapkan secara teknis, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Aceh akan melakukan pertemuan kembali di Banda Aceh.

"DAS Lawe Alas Singkil ini setiap musim penghujan selalu meluap dan menggenangi lima kabupaten yang dilalui," ungkap Cut Sazalisma.

Prihatin atas kondisi yang tak kunjung tuntas inilah, tambah Kalak BPBD Aceh Selatan, Kepala BNPB, Doni Monardo berinisiatif menggelar rapat koordinasi terkait pentingnya pengendalian bencana banjir di jalur DAS Lawe Alas Singkil.

Sebab pola penanganan bencana banjir yang telah dilakukan selama ini oleh masing-masing kabupaten/kota belum berjaan optimal.

"Muara Rakor adalah membebaskan lima daerah tadi dari banjir tahunan. Kelima daerah itu adalah Kabupten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Kota Subulussalam. Karenanya, BNPB merasa perlu adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam rangka penanggulangan bencana lama banjir akibat luapan DAS Lawe Alas Singkil ini," papar Cut Sazalisma.

Adapun yang menjadi usulan dalam Rakor tersebut, tambahnya, pertama mengenai penanganan bencana di DAS Lawe Alas Singkil sebagai proyek strategis nasional, kedua, segera dibuat rencana aksi penanganan DAS Lawe Alas Singkil, ketiga, perlu dibentuk tim Task Force dan berbagai unsur stakeholder untuk percepatan perencanaan dan penganggaran. 

"Keempat, 1 persen anggaran APBA harus dianggarkan untuk pemeliharaan lingkungan wilayah hulu dan kelima, membentuk kelompok kerja khusus, adanya pembaguan kewenangan antara pusat dan daerah," urainya.

Rakor tersebut, tambahnya juga dilanjutkan dengan rapat koordinasi teknis, yang diikuti oleh lima kepala daerah kabupaten/kota terdampak banjir DAS Lawe Alas Singkil, unsur Pemerintah Provinsi, unsur Kementerian PUPR, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, dan BNPB sebagai fasilitator.

"Pada Rakor tersebut juga turut diisi dengan penandatanganan komitmen bersama oleh lima kabupaten / kota terdampak banjir," pungkasnya.(*)

• Dapur Rumah Seorang Janda di Jeumpa Bireuen Terbakar, Begini Kejadiannya

• Destinasi Wisata Ujung Batu, Kisah Legenda Perahu Pecah di Pulau Banyak

• Ini Kegiatan Afra, Finalis Putri Indonesia 2020 Perwakilan Aceh Pada Hari Kedua Karantina

• Tangkap Harimau Berkeliaran di Subulussalam, BKSDA Mulai Pasang Perangkap