Breaking News:

DPRA Minta Menteri ESDM Terbitkan Izin Kelola Blok B

DPRA mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk segera menerbitkan izin pengelolaan Blok B

Editor: bakri
FOTO/HUMAS BPMA
Plt Deputi Perencanaan BPMA Ibnu Hafis memberikan penjelasan program kerja BPMA 2020 dalam rapat kerja dg anggota DPRA di ruang rapat Komisi II DPRA, Rabu (4/2). 

* Untuk BUMD Aceh

BANDA ACEH - DPRA mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk segera menerbitkan izin pengelolaan Blok B kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh.  Aceh dinilai punya sumber daya manusia yang memadai untuk kelanjutan produksi sumur migas tersebut.

"Setelah dua kali diperpanjang izin operasinya untuk Pertamina Hulu Energi NSB dari Exxon Mobil pada tahun 2018 lalu, sudah sewajarnya Menteri ESDM memberikan sumur migas tua Blok B itu dikelola BUMD di Aceh," kata Anggota Fraksi PAN, Irfan Nusir kepada Serambi, seusai rapat kerja dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), di ruang kerja Komisi II DPRA, Rabu (4/3/2020).

Dasar Pemerintah Aceh meminta sumur Blok B peninggalan ExxonMobil tahun 2018 itu, menurut Irfan Nusir, sangat kuat. Pertama, mengacu pada MoU Helsinki, UUPA Nomor 11 tahun 2006,  dan PP 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Hulu Migas di Aceh.

Pemerintah Aceh meminta sumur tua migas Blok B itu untuk dikelola sendiri, meski pihak pertamina menyatakan potensi produksi migasnya tinggal di bawah 10 persen lagi atau paling banyak 3 persen. “Tapi itu akan dijadikan  pembelajaran bagi Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pengelolaan sumur migas secara mandiri,” kata dia.

Untuk mengelola sumur gas blok B itu, kata Irfan Nusir, Pemerintah Aceh sudah punya perusahaan daerah yang diberi nama PT Pembangunan Aceh (Holding). Sebagai konsultan pengarah dalam pengelolaan sumur migas itu, kata Irfan Nusir, di Aceh juga sudah ada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). BPMA bisa membina dan membimbing perusahaan migas lokal untuk melanjutkan pengelolaan produksi sumur migas Blok B itu.

Anggota Fraksi Partai Aceh, H Ismail A Jalil, Yahdi Hasan, dan Sulaiman SE, yang hadir dalam pertemuan dengan BPMA sangat setuju sumur migas Blok B peninggalan Exxon Mobil pengelolaan produksi dilanjutkan untuk perusahaan daerah. Tiga anggota Fraksi Partai Aceh itu sangat berkeyakinan jika sumur blok B itu pengelolaan lanjutannya diserahkan kepada perusahaan lokal di Aceh, maka bisa berjalan dengan baik.

Alasannya, kata H Ismail A Jalil dan Sulaiman SE, para pekerja yang ada di PHE NSB yang menjadi operator dalam pengelolaan sumur migas Blok B itu umumnya putra Aceh. Mereka bisa kita alihkan untuk mengelolanya. “PHE NSB harus ikhlas melepas sumur migas Blok B itu kepada perusahaan lokal,” kata anggota Fraksi Gerindra, Kartini.

Tim BPMA yang hadir dalam pertemuan dengan anggota DPRA, yakni Plt Deputi Perencanaan BPMA Ibnu Hafiz, Kepala Devisi Evaluasi dan Pengembangan Lapangan, Mulyawan, Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran, Afrul Wahyu.

Sementara ini, baru ada tiga perusahaan migas yang berproduksi di Aceh, yaitu PT PHE NSB, PT Medco E&P Malaka Blok A dan Triangle Pase INC Pase.

Adapun kegiatan  yang akan dilakukan BPMA pada tahun ini, kata Ibnu Hafiz, antara lain studi rencana pengembangan gas to power Medco Blok A, studi pemanfaatan gas Kuala Langsa Blok A (80 persen CO2), pengalihan lapangan migas di Rantau, Aceh Tamiang, yang merupakan Wilayah Kerja Pertamina EP agar menjadi di bawah manajemen Operasi BPMA. Selain itu juga kerja sama dengan SKK Migas secara berkelanjutan untuk kemudahan koordinasi. (her) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved