Pemerintah Aceh Peduli UMKM

PEMERINTAH ACEH PEDULI UMKM

PEMERINTAH Aceh memiliki perhatian lebih terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Sektor ini bahkan masuk dalam program prioritas, yakni Aceh Kaya dan Aceh Kreatif yang termaktub dalam visi misi ‘Aceh Hebat’.

Tingginya perhatian Pemerintah Aceh ini memang cukup berdasar.

UMKM dan IKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki peran penting dalam mendongkrak perekonomian daerah. Sektor ini berada di garda terdepan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Namun karena kurangnya perhatian, mengakibatkan perkembangannya dari sisi produktivitas belum optimal. Beberapa faktor penyebab belum berkembangnya UMKM dan IKM ini antara lain karena besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi.

Selain itu juga disebabkan oleh terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan, terbatasnya sarana dan prasarana serta informasi pasar, rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia, dan terbatasnya dukungan modal.

Karena itu, Pemerintah Aceh di bawah Pemerintahan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah, terus melakukan berbagai upaya untuk memajukan sektor UMKM dan IKM.

Di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi, meningkatkan dukungan permodalan, hingga ke tataran kebijakan. Hal ini terlihat dari beberapa instruksi yang disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, kepada dinas teknis terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Nova meminta dinas agar menggiatkan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM dan IKM melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Nova juga meminta pihak dinas terkait agar membantu memfasilitasi segala proses perizinan usaha yang diperlukan pelaku usaha, dan menggencarkan kegiatan promosi produk-produk UMKM dan IKM Aceh, baik di dalam daerah, luar daerah, hingga ke luar negeri.

Tak hanya itu, Plt Gubernur bahkan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) agar membeli produk-produk UMKM dan IKM Aceh, mulai dari produk kerajinan tangan hingga untuk kebutuhan makan minum.

Melalui SE tersebut, anggaran sebesar Rp 170 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan makan minum di lingkungan Pemerintah Aceh diharapkan bisa mengalir kepada pelaku usaha di daerah ini. Demikian juga dengan akses permodalan.

Dalam berbagai kesempatan, Plt Gubernur tak pernah bosan mengingatkan dan meminta PT Bank Aceh selaku bank daerah dan milik rakyat Aceh agar memperluas kredit pada sektor produktif, serta memberi kemudahan regulasi kepada pelaku UMKM dan IKM untuk mendapatkan kredit tersebut.

Untuk mendukung akses permodalan ini, Pemerintah Aceh mengizinkan dana pendidikan yang didepositokan di Bank Aceh sebesar Rp 1,2 triliun digunakan untuk membiayai pelaku UMKM dan IKM di Aceh, sejauh usaha yang akan dibiayai visibel dan memiliki format yang benar. Pemerintah Aceh juga siap membantu para pelaku usaha. (*)