BNPB Targetkan Pengungsi di Aceh Pindah ke Huntara Sebelum Ramadhan

Ringkasan Berita:

• Kabupaten Pidie Jaya pada tahap pertama sebanyak 773 kepala keluarga (KK) dipindahkan dari berbagai titik pengungsian ke huntara. 
• Hunian sementara tersebut dinilai jauh lebih layak dibandingkan tenda darurat.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara) di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (21/1/2026).

Suharyanto menyatakan, sebelum Ramadhan seluruh pengungsi di Aceh yang masih menempati tenda darurat, gedung pertemuan, sekolah, maupun tempat ibadah yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi pengungsian, ditargetkan sudah dipindahkan ke huntara.

“Setiap kabupaten dan kota sudah membangun huntara. Sebelum Ramadhan, seluruh masyarakat yang masih tinggal di tenda, gedung pertemuan, sekolah, dan tempat ibadah akan dipindahkan ke huntara,” kata Suharyanto dalam rilis yang diterima Serambinews.com di Lhokseumawe.

Baca juga: Kebutuhan Huntara di Gayo Lues Capai 3.051 Unit, Ditargetkan Awal Ramadan Dihuni

Ia menjelaskan, di Kabupaten Pidie Jaya pada tahap pertama sebanyak 773 kepala keluarga (KK) dipindahkan dari berbagai titik pengungsian ke huntara. Hunian sementara tersebut dinilai jauh lebih layak dibandingkan tenda darurat.

“Masyarakat bisa bertahan di huntara sambil menunggu hunian tetap dibangun. Kehidupan tentu lebih baik dibandingkan tinggal di tenda darurat,” ujarnya.

Menurut Suharyanto, hingga kini masih banyak masyarakat terdampak bencana yang bertahan di pengungsian atau menumpang di rumah kerabat.

Namun, sebagian di antaranya telah memilih pindah ke huntara yang disediakan pemerintah.

“Bagi masyarakat yang sejak awal mengungsi di rumah keluarga, mereka tetap mendapatkan bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan sebagian besar sudah disalurkan,” katanya.

Ia juga menegaskan, apabila dalam satu rumah terdapat dua kepala keluarga, pemerintah daerah diminta membangun dua unit huntara agar pengungsi tidak berdesakan. Hal serupa berlaku untuk hunian tetap (huntap).

“Jika ada anak yang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga terpisah, maka diberikan dua unit huntap. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyiapkan lahannya,” jelasnya.

Suharyanto berharap, masyarakat terdampak bencana, khususnya korban rumah hanyut akibat tergerus air, dapat segera memiliki tempat tinggal yang layak.

Pemerintah akan menyiapkan lahan, sementara pembangunan rumah dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Dengan begitu, masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal,” pungkasnya. (*)