IDI Aceh Sarankan Partial Lockdown. Antisipasi Meluasnya Kasus Corona

* Daerah Wisata Tolak Masuk Wisatawan Asing

BANDA ACEH - Meluasnya kasus corona (Covid-19) disikapi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh dengan menyarankan agar provinsi ini memberlakukan partial lockdown kalau memang tidak memungkinkan lockdown total.

“IDI Aceh menyarankan partial lockdown (mengunci atau mengisolasi sebagian) arus dari luar ke dalam maupun dari dalam ke luar. Ini penting untuk mengurangi risiko Aceh mengalami outbreak (kejadian luar biasa) Covid-19,” kata Ketua IDI Aceh, Dr dr Safrizal Rahman MKes SpOT kepada Serambi di sela-sela pertemuannya dengan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ir Sunawardi MSi di Banda Aceh, Senin (16/3/2020).

Safrizal menjelaskan, lockdown bisa diartikan mengisolasi agar virus corona tidak menyebar ke wilayah lain atau dengan kata lain mencegah virus corona keluar dari satu wilayah. Sedangkan partial lockdown, bertujuan antara lain mencegah virus corona di luar masuk ke dalam wilayah Aceh.

Partial lockdown, menurut Safrizal bertujuan untuk mengurangi risiko Aceh mengalami outbreak Covid-19. Kebijakan ini adalah membatasi orang masuk dan ke luar Aceh dengan mengurangi frekuensi dan jumlah angkutan umum maupun kendaraan pribadi ke luar dan masuk Aceh. “Begitu juga penerbangan, misalnya dari luar negeri ke Aceh yang biasanya mencapai tiga kali sehari, untuk sementara bisa dibatasi menjadi tiga kali seminggu,” ujarnya.

Pada kebijakan partial lockdown, lanjutnya, pasokan logistik tetap boleh masuk. Begitu juga petugas medis, kesehatan lingkungan, surveillance, layanan informasi dan komunikasi, BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pelayanan publik lainnya tetap bekerja melakukan case finding, membersihkan lingkungan (desinfeksi fasilitas umum) sosialisasi, supporting masyarakat, dan sebagainya.

Selama partial lockdown, masyarakat Aceh pada umumnya diminta  berdiam diri di rumah selama 14 hari guna melihat apakah akan ada kasus positif corona. Bila memang ada yang positif maka akan cepat diketahui dan minimal risiko menularkan ke banyak orang bisa dihindari.

Menurut IDI Aceh, pada partial lockdown penjualan bahan pokok dan supermarket masih tetap buka dan pembeli akan dilayani dengan sedikit aturan seperti antre dan terbatas. “Setelah dua minggu atau 14 hari kita menjadi yakin kondisi internal daerah kita. Masyarakat bisa kembali secara perlahan aktif. Tugas pemerintah tinggal mengawasi alur orang masuk ke Aceh saja,” katanya.

Ketua IDI Aceh tersebut juga menjelaskan, masa inkubasi corona virus selama 14 hari. Artinya, masa sejak virus itu masuk sampai bisa menimbulkan gejala adalah 14 hari. Lebih dari itu tidak lagi yang artinya tidak akan ada lagi timbul gejala penyakit, bisa jadi karena tubuh mampu melawan atau virus memang negatif.   

Strategi menghindar

Dalam keterangan tambahannya kepada Serambi tadi malam, Ketua IDI Aceh mengatakan, data sementara dari 34 provinsi di Indonesia, sembilan di antaranya sudah punya kasus positif covid sedangkan 25 lainnya belum, termasuk Aceh.

“Data sementara, sembilan provinsi harus menghadapi kasus tersebut dengan mengobati pasien dan menghentikan penyebaran virus, sedangkan 25 lainnya kalau bisa menghindari. Strategi menghindari untuk Aceh kami sarankan partial/semi lockdown. Akan lebih mudah mengawasi pintu masuk/keluar dibanding mengobati. Sekadar gambaran, Cina menghabiskan Rp 1.000 triliun untuk menghadapi Covid-19,” demikian Ketua IDI Aceh.

Tolak wisatawan asing

Sementara itu, sejumlah kabupaten/kota menerapkan kebijakan menolak kedatangan wisatawan asing ke daerah mereka untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pemkab Aceh Singkil misalnya, mulai memberlakukan kebijakan tersebut sejak Senin kemarin hingga dua pekan ke depan.

"Kita tidak melakukan lockdown karena belum ada instruksi. Hanya saja sebagai antisipasi, meminta agen perjalanan membatalkan kunjungan wisatawan asing dan domestik selama dua pekan ke depan terhitung hari ini," kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil, Edi Hartono kemarin.

Sementara terkait turis yang saat ini sudah terlanjur ada di Kepulauan Banyak, ia mengaku belum ada kebijikan khusus. "Namun ada wacana dilakukan isolasi. Tapi itu nanti karena harus dirapatkan terlebih dahulu dengan Pak Bupati dan Forkopimda apa langkah terbaiknya," jelas Edi Hartono.

Hal yang sama juga dilakukan Pemkab Simeulue. Bupati Simeulue, Erli Hasim, menyampaikan keputusannya itu dalam rapat terbatas (ratas) yang dihadiri oleh unsur Forkopimda dan SKPK di Aula Dinas Kesehatan, Senin (16/3/2020). "Untuk sementara kita hentikan kunjungan wisatawan ke Simeulue sampai dengan batas waktu yang nanti akan disampaikan kembali," ucapnya.

Pemko Sabang berdasarkan informasi yang diperoleh Serambi, juga mewacanakan menolak kedatangan wisatawan asing. Hingga tadi malam Pemko Sabang masih melakukan rapat di Balai Kota membahas wacana tersebut.

Kabag Umum dan Humas Sekdako Sabang, Bahrul Fikri, saat dihubungi menjelaskan, pada dasarnya rapat koordinasi Pemko Sabang sudah menghasilkan 14 kesimpulan. Salah satunya menolak kedatangan wisatawan asing ke Sabang untuk sementara waktu. Selain itu, warga Sabang juga dilarang bepergian atau melakukan kunjungan ke luar negeri.

“Bahkan gerbang masuk ke Sabang sudah diperketat. Saat ini seluruh penumpang yang akan berangkat diperiksa suhu tubuh di pintu keberangkatan Pelabuhan Ulee Lheue,” ujarnya.

Pemko Sabang juga akan menolak Kapal Yacht (kapal layar) beserta awaknya berlabuh di seluruh wilayah Kota Sabang. Sedangkan kepada awak kapal yang sudah tiba di Sabang, diizinkan untuk terus melanjutkan perjalanan ke titik tujuan selanjutnya.

Sedangkan Pemko Banda Aceh melakukan penutupan sementara terhadap tempat wisata, tempat hiburan, dan lokasi keramaian sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sejumlah tempat wisata yang ditutup termasuk PLTD Apung, Boat di Atas Rumah Lampulo, Museum Tsunami, kawasan wisata bahari, dan taman-taman wisata lainya di Banda Aceh.(nas/de/sm/mun)