Breaking News:

Empat Fraksi Abaikan Surat Kemendagri, Tak Kirim Nama Anggota Fraksi ke AKD 

Empat fraksi yang sebelumnya menolak hasil paripurna penetapan AKD hingga kini masih bertahan dengan keputusannya

SERAMBI/M ANSHAR
DAHLAN JAMALUDDIN, Ketua DPRA 

BANDA ACEH – Kisrus pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRA seperti berbuntut panjang. Empat fraksi yang sebelumnya menolak hasil paripurna penetapan AKD hingga kini masih bertahan dengan keputusannya.  

Bahkan keempat fraksi ini menolak atau mengabaikan permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengultimatum mereka agar mengirim nama anggotanya ke alat kelengkapan dengan batas waktu minggu ketiga Maret 2020. 

Keempat fraksi yaitu, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB-PDA. Mereka beralasan sudah mengirimnya saat rapat paripurna perdana pada 31 Desember 2019 sehingga tidak perlu lagi mengirimnya.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin kepada Serambi, Senin (23/3) menyesali sikap keempat fraksi tersebut yang mengabaikan perintah dari Kemendagri selaku Pembina Partai Politik di Indonesia. Surat keempat fraksi tersebut diterimanya pada

“Sudah masuk surat dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB-PDA. Saya terima pada Jumat (20/3/2020) malam. Mereka menolak hasil penjelasan Kemendagri sebagai Pembina partai politik,” kata Dahlan.

Sebelumnya, Kemendagri mengultimatum Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB-PDA yang belum mengirim nama-nama anggotanya ke AKD untuk segera mengirimnya. Kemendagri memberi batas waktu sampai akhir bulan ini.

Surat itu juga ditembuskan ke Mendagri (sebagai laporan) dan Plt Gubernur Aceh. Surat Mendagri yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah, Drs Akmal Malik MSi pada 12 Maret 2020 itu masuk ke DPRA pada Jumat (13/3/2020) sore.

Surat bernomor 170.11/1491/OTDA itu dikirim untuk menjawab surat Ketua DPRA nomor 009/419 tanggal 17 Februari 2020 perihal fasilitasi dan hasil pertemuan lintas fraksi DPRA pada 24 Februari 2020 terkait komposisi alat kelengkapan dewan.  

Menurut Dahlan, surat Kemendagri sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, dan Tata tertib DPRA yang sudah disahkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Aceh.

Dahlan mengaku heran karena surat Kemendagri tidak hanya ditolak oleh Fraksi Golkar, PPP, dan PKB-PDA. Tetapi juga ditolak oleh Fraksi Demokrat yang mana ketuanya di Aceh dijabat oleh Nova Iriansyah yang juga Plt Gubernur Aceh saat ini.  

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved