Breaking News:

Jenazah Korban Corona Harus Diurus Pemerintah  

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sudah menerbitkan panduan dan ketetapan terkait penanganan pasien dan jenazah

Editor: bakri
Hand-over dokumen pribadi
FAISAL ALI, Wakil Ketua MPU Aceh 

BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sudah menerbitkan panduan dan ketetapan terkait penanganan pasien dan jenazah korban wabah virus Corona atau Covid-19. Panduan dan ketetapan tersebut dituangkan dalam Taushiyah MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Pasien Wabah Penyakit.

Di antara poin penting dari taushiyah MPU Aceh itu adalah mengenai penanganan jenazah korban wabah Corona. “Setiap pasien yang meninggal karena wabah penyakit (Covid-19) wajib dilaksanakan fardhu kifayah selama memungkinkan dan disesuaikan dengan petunjuk medis serta dikebumikan oleh pihak pemerintah,” demikian bunyi poin kelima dalam butir ‘Ketetapan MPU Aceh’ tersebut.

Taushiyah MPU Aceh yang ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah/24 Maret 2020 Masehi, ini ditandatangani oleh Ketua MPU Aceh, Tgk H M Daud Zamzamy, dan tiga Wakil Ketua yaitu Tgk H Faisal Ali, Dr Tgk H Muhibbuththabari MAg, dan Tgk H Hasbi Albayuni. Pada poin lainnya, MPU Aceh juga menetapkan bahwa tenaga medis yang menangani kasus pasien wabah penyakit (Covid 19) yang tidak memenuhi syarat dan rukun shalat dengan sempurna, boleh melaksanakan shalat hormat waktu.

MPU juga meminta Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar menyediakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap bagi semua tenaga medis, petugas tajhiz mayat, dan petugas lainnya. “Keluarga pasien dan masyarakat agar mematuhi seluruh prosedur kesehatan yang telah ditetapkan,” demikian isi taushiyah MPU

Harus diurus pemerintah

Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, yang dihubungi Serambi, Kamis (26/3/2020), mengatakan, tausiyah tersebut dikeluarkan MPU Aceh menyusul semakin merebaknya wabah Corona di Aceh. “Setelah ada PDP (pasien dalam pengawasan) yang meninggal dunia di RSUDZA, Plt Gubernur Aceh mengutus dua kadis terkait untuk meminta petunjuk MPU Aceh dalam menangani pasien dan jenazah korban virus Corona,” kata Tgk Faisal Ali.

Atas dasar itu, menurut Tgk Faisal Ali, pihaknya langsung menggelar rapat terbatas untuk membahas dan mengkaji hukum penanganan korban wabah penyakit. Tgk Faisal Ali kemudian memberikan pendapatnya terkait poin kelima dalam ketetapan MPU Aceh tersebut yang berbunyi, “Setiap pasien yang meninggal dunia karena wabah penyakit (Covid-19) wajib dilaksanakan fardhu kifayah selama memungkinkan dan disesuaikan dengan petunjuk medis serta dikebumikan oleh pihak pemerintah.”

Berdasarkan kajian yang dilakukan, sambungnya, setiap pasien yang meninggal karena wabah penyakit, termasuk Covid-19 wajib dilaksanakan fardhu kifayah. “Wajib di sini ada penegasan lanjutan yaitu, selama memungkinkan dan disesuaikan dengan petunjuk medis. Jadi, wajib dilakukan sesuai petunjuk medis,” ungkap Tgk Faisal Ali.

Penegasan lain adalah, jenazah korban virus itu harus dikuburkan oleh pemerintah. “Penguburannya harus dilakukan oleh pemerintah, jika memungkinkan hanya dihadiri oleh keluarga inti saja,” tegas Tgk Faisal Ali.

Tgk Faisal Ali mengatakan, ketegasan pemerintah ini sangat dibutuhkan untuk melindungi ahli keluarga, masyarakat di desa setempat, dan juga rakyat Aceh. “Pemerintah harus tegas dalam hal ini yaitu melakukan fardhu kifayah semaksimal mungkin dan menguburkan jenazah tersebut sesuai petunjuk agama,” imbuh ulama yang akrab disapa Abu Sibreh ini.

Tgk Faisal Ali menambahkan, MPU Aceh memaklumi psikologis masyarakat Aeh sangat sensitif dalam persoalan orang meninggal. Seperti ada rasa kurang puas jika tidak melihat jenazah keluarganya sebelum dikuburkan.

“Tapi, penting sekali diketahui bahwa ini bukan hal yang biasa. Ini adalah ujian dari Allah yang menguji kerelaan kita. Maka, demi keselamatan orang banyak, kita harus rela jenazah korban wabah ditangani oleh pemerintah sesuai petunjuk medis,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Abu Sibreh, andaikata orang yang meninggal itu bisa berbicara, mungkin dia juga tidak rela istri dan anak atau keluarga intinya membuka kantong mayat dan menciumnya. “Kira-kira geukheun, hai anak meutuwah bek toe-toe ngen long. Jaga droe beugot, beuseureng meudoa mantong agar ayah jroh (kira-kira mayat itu berkata, anakku jangan dekat-dekat dengan saya. Jaga diri baik-baik, seringlah berdoa),” jelas Tgk Faisal Ali memberi tamsilan.

“Ini penting sekali dipahami oleh masyarakat. Kalau tidak mengikuti arahan medis, dan jika ternyata jenazah itu positif terjangkit virus, maka akan membuat satu kampung harus dikarantina. Kalau semuanya sakit, siapa yang akan mengurus dan mendoakan lagi?” lanjutnya.

Ditanya cara pelaksanaan fardhu kifayah, khususnya dalam memandikan jenazah korban wabah penyakit menular, Tgk Faisal Ali mengatakan, kalau memungkinkan atau tenaga tajhiz mayatnya memiliki peralatan lengkap dan tidak membahayakan dirinya, maka boleh memandikan jenazah. “Jika orang yang melaksanakan tajhiz mayat tidak dilengkapi dengan peralatan memadai, maka berlaku hukum seperti korban bencana lainnya, seperti saat tsunami dulu,” katanya.

Namun, untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terutama keluarga korban, Tgk Faisal Ali meminta Pemerintah untuk menyediakan peralatan memadai untuk tenaga medis dan orang yang melaksanakan tajhiz mayat. (nal)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved